Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mendukung upaya penguatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui kualitas anggota BPK yang memiliki konsep audit keuangan negara yang baik.

Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu, Heri menilai calon anggota BPK yang saat ini tengah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI dapat memiliki integritas dan kemampuan audit.

"Calon yang terpilih harus mampu memperkuat institusi BPK, sehingga bisa berkontribusi nyata terhadap tata kelola pemerintahan yang kuat dan bersih," katanya.

Ia menambahkan, BPK juga harus mandiri, bebas, dan mampu mewujudkan tindakan preventif untuk meminimalisir penyalahgunaan keuangan negara.

Heri mengatakan kualitas audit kinerja akhir-akhir ini jadi sorotan, terutama menyangkut audit perencanaan dan belanja.

Ia mengatakan keuangan negara yang kini nilainya telah melebihi Rp3.807 triliun dan memerlukan proses audit yang mumpuni.

"Calon yang terpilih itu harus mampu mengemban tugas mewujudkan misi Nawacita yang tidak ringan. Lebih-lebih ketika struktur belanja kita makin mengalami perubahan yang signifikan seperti adanya Dana Desa yang menuntut sebuah mekanisme fiskal dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang lebih memadai melalui sosialisasi sistem pencatatan yang kredibel," katanya.

Ia mengatakan BPK harus diperkuat sebagai sebuah entitas yang penting dalam ketatanegaraan kita. Pada konteks ini, tugas audit harus mampu diposisikan sebagai bagian dari penguatan pengawasan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas good governance.

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra ini menyampaikan bahwa kandidat terpilih harus mampu menerjemahkan visi pengawasan dan memperkuat fungsi pemeriksa keuangan negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Kewenangan BPK juga, menurutnya, perlu ditambah, terutama menyangkut sosialisasi dan audit Dana Desa, post audit BUMD agar ada standardisasi untuk tumbuh dan berkembang, serta post audit terhadap sumber daya alam dan tata kelola keuangan masing-masing daerah sebagai bagian dari kekayaan nasional.

"Kami berharap ada terobosan atas temuan BPK yang saat ini masih dirasakan belum menyentuh masalah kesejahteraan rakyat. Kita pahami saat ini, rekomendasi pemeriksaan berupa WTP hanya mengukur kapatuhan, kebenaran pencatatan, dan kewajaran laporan keuangan. BPK harus menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas," katanya.