Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penghargaan kepada Peraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut.

Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, berpesan kepada jajaran pemerintah agar jangan hanya berhenti pada upaya mengejar predikat opini WTP semata.

Ia menjelaskan opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan negara.

"Justru dengan predikat WTP, kita harus bekerja keras lagi untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan dan lebih akuntabel," katanya.

Dalam rakernas yang bertajuk "Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan" tersebut, diberikan penghargaan kepada 22 kementerian negara dan lembaga, serta 15 pemerintah daerah yang mampu memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut.

Kepada para peraih penghargaan tersebut dan juga seluruh kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah lainnya, Presiden mengingatkan bahwa jajaran pemerintah jangan hanya berhenti pada mengejar predikat opini WTP.

Akan tetapi, mereka harus membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Presiden juga berpesan agar segera dibangun sistem keuangan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Selain itu, debirokratisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga diminta untuk mengiringi.

"Sekali lagi, kita harus mulai membangun sistem yang baik dengan mengembangkan digitalisasi dan debirokratisasi. Jangan lupa, kita juga harus membangun manusianya dengan meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan," katanya sekaligus membuka rakernas itu.

Hadir dalam acara tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.