Kupang (ANTARA News) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur menargetkan ada 600 relawan pengawas yang nantinya direkrut untuk mengawasi pilkada di Kota Kupang.

"Target kami sekurangnya 600 relawan pengawas terlibat dalam pemilihan Wali Kota Kupang dalam pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2017," kata Ketua Bawaslu NTT Nelce RP Ringu di Kupang, Sabtu di sela-sela rapat kerjasama pendidikan pengawasan pemilu untuk organisasi masyarakat sipil (OMS).

Dia mengatakan ratusan relawan pengawas tersebut nantinya akan bergabung dengan Panitia Pengawas Pemilu Pemilihan (Panwaslih) untuk mengawasi pilkada.

Nelce menyebutkan relawan pengawas pemilihan tersebut terseleksi dari berbagai kalangan seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi swadaya, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat sipil.

"Para relawan terseleksi dan tidak berafiliasi kepentingan politik dengan partai ataupun figur calon tertentu," katanya.

Dia menambahkan relawan pengawas harus tidak berpihak pada kepentingan tertentu sehingga tugas pengawsan bisa dilakukan dengan jujur dan profesional.

Relawan juga akan melaporkan adanya tindakan pelanggaran yang mungkin saja dilakukan oleh pasangan calon tertentu dalam pemilihan.

Untuk itu, kata dia, pihaknya akan melakukan berbagai kegiatan menjelang Pilkada serentak untuk memberikan pelatihan dan pendidikan untuk mempersiapkan tugas pengawasan.

"Kita ingin agar relawan pengawas nantinya lebih terorganisir dan sudah terlatih dengan baik untuk menjalankan tugas pengawasan," katanya.

Oleh karenanya, kata dia, dalam menyambut momentum pemilihan, pihaknyan akan melakukan serangkaian kegiatan untuk pendidikan dan peningkatan kapasitas untuk relawan pengawas.

"Kegiatan rapat kerja sama pendidikan pengawasan pemilu bersama organisasi masyarakat sipil seperti yang diadakan saat ini merupakan salah satu cara mempersiapkan sumber daya pengawas sehingga nantinya bisa bertugas dengan baik dan benar," katanya.

Dia menambahkan semakin banyak pihak yang ikut berperan dalam melakukan tugas pengawasan maka peluang kecurangan yang bisa saja dilakukan oleh oknum tertentu semakin kecil.

Keterlibatan itu, kata dia, tidak hanya di ibukota provinsi namun juga masyarakat di Kabupaten Lembata dan Flores Timur yang juga menggelar Pilkada serentak tahun 2017 mendatang.

"Kita berharap agar tugas pengawalan pilkada bisa melibatkan berbagai pihak sehingga meminimalisir pelanggaran dan masyarakat bisa memperoleh pemimpin yang betul-betul berkualitas sesuai dengan harapan bersama," katanya.