Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan akan meningkatkan koordinasi pemerintah guna mewujudkan narasi besar poros maritim dunia yang merupakan visi Presiden Joko Widodo.

Menurut Luhut, pihaknya terus melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Sekarang ini kami sedang membuat detailnya dengan Bappenas agar itu semua terharmonisasi dengan baik," katanya seusai rapat dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Rabu.

Luhut mengakui selama ini pemerintah memang kurang berkoordinasi dan minim melakukan harmonasi peraturan dan program. Hal itu diharapkan dapat mengurangi tumpang tindihnya aturan dan kebijakan.

Kemenko Kemaritiman memiliki 77 program yang menyangkut tentang program kemaritiman dan sejumlah program lain di bawah koordinasi kementeriannya.

Salah satu program yang tengah digalakkan yakni program tol laut sebagai upaya pemerintah untuk menekan biaya produksi.

"Cost laut kita salah satu yang termahal di dunia. Studi mengatakan sebanyak 721 triliun penghematan bisa dilakukan dari cost di laut," tuturnya.

Ada pun isu maritim lainnya yang juga jadi prioritas Luhut adalah mengenai waktu tunggu bongkar muat barang di pelabuhan atau "dwelling time".

Menurut dia, idealnya "dwelling time" di Indonesia berkisar antara 2 hari hingga 3 hari. Namun, di sejumlah pelabuhan di Indonesia, "dwelling time" bahkan bisa mencapai 10 hari.

"Dwelling time memang eloknya dua tiga hari. Saat ini sekitar tiga sampai lima hari. Tempat lain kayak di Belawan (Medan) itu cukup lama. Saya kirim orang tanpa protokol ke sana, kadang 10 hari belum bisa masuk ke dalam," kisahnya.

Oleh karena itu, Luhut mengaku akan membereskan semua masalah tersebut mulai dari pihak pengelola, sistem hingga sarana di pelabuhan tersebut.

"Orangnya, sistemnya, sarananya, semua diperbaiki," tutupnya.