Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan akan melakukan perubahan fundamental di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), terkait masih terjadi peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan jatuhnya korban di lembaga pendidikan itu. "Setelah mendapat laporan lengkap dari tim investigasi, saya memikirkan sebuah tindakan yang fundamental," kata Presiden Yudhoyono usai memimpin acara Zikir dan Doa Bersama Bagi Keselamatan Bangsa yang diprakarsai oleh Masyarakat Pers Peduli Negeri di Masjid Istiqlal Jakarta, Minggu. Menurut Presiden, hal yang terpenting adalah adanya perubahan mendasar yaitu memberikan sanksi bagi yang lalai dan tindakan hukum bagi mereka yang melakukan kejahatan. Presiden Yudhoyono menyampaikan keprihatian yang mendalam atas tewasnya siswa IPDN, Cliff Muntu, yang diduga keras akibat penganiayaan para seniornya. "Saya sungguh menyesalkan peristiwa ini yang terjadi kembali di lembaga yang seharusnya memberi contoh bagaimana kehidupan antara senior dan yunior dilangsungkan dengan baik," katanya. Presiden menjelaskan, kejadian itu tidak bisa ditolerir lagi dan besok (Senin, 9 April) akan memanggil Mendagri "ad-interim", Widodo AS, untuk meminta laporan tentang peristiwa itu, termasuk meminta pertanggungjawaban Rektor IPDN, I Nyoman Sumaryadi. Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan bahwa telah dua kali melantik praja di IPDN Jatinangor, dan setiap kali itu ditegaskannya, agar ada kebersamaan konstruktif. "Saya pesankan, agar dilakukan kehidupan senior-yunior secara konstruktif. Yunior menghormati senior, senior mendidik dan mengayomi yuniornya sehingga terjadi kehidupan yang sehat, mengatur dirinya sendiri untuk kelak menjadi pemimpin yang baik," kata Kepala Negara. Presiden juga menjelaskan telah bertemu Noldi Muntu, orang tua korban Praja Madya Cliff Muntu (21) dan telah menyampaikan rasa bela sungkawa. "Saya menghormati sikap keluarga Muntu yang menerima keadaan. Saya juga menghormati pesan mereka, agar putra-putri bangsa yang ikut menimba ilmu di IPDN dapat diselamatkan," demikian Presiden Yudhoyono. (*)