Jakarta (ANTARA News) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menggelar sosialisasi kepada nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara di Tempat Pelelangan Ikan Muara Angke, Jakarta, Sabtu.

Sosialisasi itu dilakukan oleh kantor BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Cabang Salemba yang bekerja sama dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DKI Jakarta.

Kepala Bidang Pemasaran Bukan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Salemba Iman S Achwan mengatakan risiko kecelakaan kerja nelayan sangatlah tinggi sehingga perlu dilindungi minimal program jaminan kecelakaan kerja dan kematian oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pendaftarannya pun cukup mudah yakni nelayan mengumpulkan KTP dan membayar iuran mulai dari Rp16.800 untuk mendapat perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Iuran dapat dibayarkan tiap bulan, tiga bulan, enam bulan maupun satu tahun sekaligus.

"Saat ini kami juga telah bekerja sama dengan rumah sakit trauma center di seluruh Indonesia, dengan 32 rumah sakit di Jakarta, sehingga nelayan yang mengalami kecelakaan kerja dapat langsung ditangani rumah sakit trauma center dengan hanya menunjukkan kartu kepesertaan," kata Iman.

Sementara itu, Sachfrudin salah seorang pengusaha kapal mengatakan salah satu kendala yang dihadapi pengusaha kapal adalah tidak semua nelayan dan anak buah kapal memiliki KTP.

Selain itu, banyak dari anak buah kapal yang bekerja kepadanya hanya bertahan bekerja selama tiga bulan sampai enam bulan. Oleh karena itu dia berharap ada solusi untuk masalah KTP dan pembayaran iuran tersebut, karena menurutnya program BPJS sangat bagus dengan iuran murah.

Sebanyak 6.000 nelayan di Muara Angke dan 18.000 nelayan seluruh Jakarta siap didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Nelayan dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah dengan mennyerahkan KTP dan membayar iuran mulai dari Rp16.800 mendapat manfaat santunan JKK sebesar Rp56.800.000 dan JKM sebesar Rp24.000.000

Acara tersebut dihadiri oleh 50 perwakilan dari pengusaha kapal dan nelayan serta Ketua DPC HNSI Muara angke, Tanjung Priok, Cilincing dan Kepulauan Seribu.

Ketua DPD HNSI DKI JakartaYan Winata Sasmita mengatakan persoalan yang dihadapi nelayan saat ini adalah tingginya Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dan perlindungan asuransi bagi nelayan.

"Semoga dengan hadirnya BPJS Ketenagakerjaan ini nelayan dapat memperoleh perlindungan yang layak dan tidak berbelit-belit", kata Yan.

Dia mengatakan asuransi yang nelayan dapatkan selama ini proses pencairannya cukup panjang dan santunan yang didapatkan hanya berkisar sepuluh juta, akhirnya anggota mengumpulkan dana sendiri untuk diberikan kepada nelayan yang mengalami kecelakaan.