Batam (ANTARA News) - Komisi V DPR RI berkomitmen untuk mendorong pembangunan sekolah pelayaran berstandar internasional di Provinsi Kepulauan Riau untuk mendukung pengembangan maritim di provinsi yang 96 persen wilayahnya terdiri dari laut itu.

"Kami akan memperjuangkan sekolah pelayaran bertaraf internasional. Ini menjadi janji dan komitmen kami kepada Gubernur dan masyarakat," kata Ketua Tim Panitia Kerja Konektivitas Transportasi Laut Komisi V DPR RI, Michael Wattimena di Batam Kepulauan Riau, Jumat.

Pembangunan sekolah itu seirama dengan rencana Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Menurut Michael, sekolah pelayaran juga tepat dibangun di Kepri, mengingat wilayah provinsi itu mayoritas laut dan beratasan laut dengan banyak negara tetangga.

"Tidak muluk, karena kepri berbatasan langsung dengan negara tetangga. Sesuatu yabg rasional dan objektif," kata dia.

Senada dengan Michael, Anggota Panja Komisi V lainnya, Bakri HM menyatakan pembangunan sekolah pelayaran harus direalisasikan untuk menyokong tujuan maritim nasional.

"Harus sepakat, untuk di kepri ada sekolah pelayaran, memang dibutuhkan," kata dia.

Jangan sampai para calon nahkoda harus menyeberang ke negara lain untuk menempuh pendidikan.

Di tempat yang sama, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menyatakan provinsi itu sangat membutuhkan sekolah pelayaran berkualitas internasional.

"Karena kami tidak ingin warga kita menjadi kelas jongos. Pelaut kita harus terampil," kata pria yang pernah menjadi kapten kapal itu.

Ia mengusulkan pembangunan sekolah pelayaran ditempatkan di Tanjunguban Kabupaten Bintan. Karena di Batam dan Karimun sudah ada sekolah pelayaran.

"Paling tepat di Tanjunguban," ujar Gubernur yang masih senang membawa kapal sendiri ketika bertugas.