Jakarta (ANTARA News) - Ketua MPR Zulkiflli Hasan mengatakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia sangat mendesak dan penting sehingga perlu kerja sama semua elemen bangsa mendiskusikan dan menyosialisasikannya.

"Peran serta elemen masyarakat, seperti para akademisi, sangat efektif sebab profilnya sangat dipercaya masyarakat karena akademisi terbebas dari konflik kepentingan," katanya dalam seminar "Format Sistem Pembangunan Nasional" yang digelar Pusat Studi Konstitusi dan Peraturan Perundang- Undangan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, Rabu.

Zulkifli mengatakan, selama ini sudah banyak aspirasi rakyat yang memunculkan wacana perlunya penataan tersebut, yang telah diserap MPR dan dikajii di Badan Pengkajian MPR serta didukung oleh Lembaga Pengkajian MPR.

"Hasil kajian tersebut sudah kami terima dalam rapat gabungan Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi serta kelompok DPD MPR RI belum lama ini," katanya seperti dirangkum dari keterangan tertulis MPR.

Menurut Zulkifli, walaupun ada pro dan kontra, namun dalam pembahasan tersebut ada satu kesepakatan yaitu perlu munculnya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN.

"Itu yang sedang dalam proses pembahasan di MPR," ujarnya.