Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Golkar DPR RI mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar dapat cermat memangkas APBN 2016 untuk penghematan anggaran dengan menjaga kredibilitas Presiden Joko Widodo dan Nawa Cita.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mukhhamad Misbakhun, menyampaikan sikap fraksinya pada rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Hadir juga Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan jajarannya pada rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi XI Melcias Markus Mekeng.

Menurut Misbakhun, meskipun fraksi-fraksi di DPR RI mendukung rencana Menteri Keuangan memangkas APBN 2016, tapi Fraksi Partai Golkar memberikan catatan agar pemangkasan dilakukan secara cermat dengan tetap menjaga kredibilitas Presiden Joko Widodo dan Nawa Cita.

Presiden Jokowi, kata dia, sudah menegaskan dalam pidatonya di depan sidang paripurna tahunan MPR RI maupun sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada 16 Agustus lalu, bahwa Pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan kredibilitas pemerintahan.

"Ini yang perlu ada penyesuaian. Ibu Menteri bicara juga soal membangun kredibilitas di APBN tahun ini dan tahun mendatang. Anda juga bicara penghematan anggaran. Fraksi Partai Golkar mengingatkan agar jangan sampai mengorbankan cita-cita Presiden dalam Nawa Cita," jelas Misbakhun.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur II itu menambahkan, Sri Mulyani yang baru kembali dari Amerika Serikat dan menjadi menteri di kabinet kerja memang perlu melakukan kalibrasi di kementeriannya maupun pelaksanaan pemerintahan yang sudah berjalan.

Namun, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu hendaknya dapat menjaga kredibilitas pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Misalnya, komitmen Presiden membangun dari pinggiran dapat tetap terjaga," katanya.

Misbakhun juga melihat, Sri Mulyani mulai menyesuaikan diri dengan keinginan Presiden Joko Widodo agar anggaran infrastruktur tak dipangkas, guna menyeimbangkan dukungan infrastruktur antara Jawa dengan luar Jawa.

"Menjadi tugas kita bersama mengawal APBN. Pengawalan Partai Golkar bukan hanya di atas kertas, tapi realitas di lapangan," tegas Misbakhun.

Fraksi Partai Golkar juga mengingatkan, ada beberapa hal menyangkut penjagaan kredibilitas Presiden Joko Widodo yang harus diperhatikannya.

Dia mencontohkan, dana tunjangan profesi guru yang besarnya sekitar Rp23 triliunan, yang menurut Sri Mulyani belum dicairkan karena gurunya tidak ada atau gurunya belum disertifikasi.

Beberapa anggota Komisi XI DPR RI, seperti Johnny G Plate dari Fraksi NasDem, Hendrawan Supratikno (Fraksi PDI Perjuangan), maupun Misbakhun sendiri, menegaskan mereka benar bertemu dengan guru-guru yang sudah bekerja sejak awal tahun 2016 tapi belum dibayar.

"Guru-guru itu ada orangnya, tapi tunjangannya belum dibayar," kata Misbakhun.