Jakarta (ANTARA News) - Sinergitas antara bidang akademik, bisnis dan pemerintah dalam pengembangan ilmu alam sangat dibutuhkan untuk menjadikan biofarmasetikal atau formulasi obat-obatan menjadi terjangkau.

"Kita sudah tidak bisa sendiri-sendiri lagi, apalagi pemerintah sudah mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahub 2016, untuk mendorong pengembangan biofarmasetikal," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Siswanto di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, sejak 2011 telah ada konsorsium yang membahas hal tersebut dan telah mendapatkan pendanaan dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi seperti konsorsium untuk penyakit Tuberkulosis, Hepatitis B, Dengue, HPV dan HIV.

Sementara itu, Dirjen Riset dan Pengembangan Kementerian Ristek Dikti, Muhammad Dimyati mengatakan, konsorsium dan kelompok kerja bidang ilmu alam ini masih memerlukan dukungan pengembangan yakni bidang sumber daya manusia, platform teknologi terbaru, laboratorium inti yang dapat digunakan bersama serta pendanaan yang berkesinambungan agar riset dapat dikomersilkan.

Direktur Utama Biofarma Iskandar mengatakan, sinergitas ini merupakan model yang ideal untuk mengembangkan biofarmasetikal.

"Selama ini peneliti menyimpan hasilnya sendiri, melalui Forum Riset Vaksin Nasional mereka bisa membaginya bersama kami, dan kemudian Biofarma dapat mengembangkannya," kata dia.

Dia mengatakan, dengan sinergitas maka akan ada produk obat-obatan yang terjangkau dan juga mendukung tujuan ketiga "Sustainable Development Goals", yaitu menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.

"Ini adalah salah satu cara industri untuk menghasilkan produk yang terjangkau bagi masyarakat," kata dia.

Forum Riset Life Science Nasional adalah nama baru dari Forum Riset Vaksin Nasional yang dibentuk oleh Biofarma beserta Kemenristekdikti, tahun ini forun tersebut mengambil tema Menuju Kemandirian Riset Nasional Bidang Life Science.

Forum tersebut diikuti 400 peneliti dari universitas, pemerintah dan industri di seluruh indonesia.