Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo memerintahkan pelayan perizinan di beberapa kementerian ditarik dan dijadikan satu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Saya minta sekali lagi kepada seluruh kementerian pada bagian penerbit perijinan yang berkaitan dengan penanaman modal mulai diberikan BKPM, mulai ditarik saja agar kecepatan lebih cepat lagi," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Menurut Presiden, dengan menjadi satu, investor tidak perlu berkeliling di setiap kementerian untuk mendapatkan izin penanaman modal.

"Saya ingin PTSP ini benar-benar satu pintu dan benar-benar memberikan pelayanan yang tepat dan betul-betul terpadu, terintegrasi," kata Jokowi.

Presiden mengatakan kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan akan ditopang oleh investasi sehingga PTSP di BKPM harus dievaluasi untuk perbaikan dan pembenahan, terutama demi mempercepat pelayanan investasi agar lebih baik lagi.

"PTSP bukan semata-mata loket yang berada di satu lokasi, tetapi kalau masih menunggu lama, untuk apa?," kata Jokowi.

Presiden memerintahkan semua yang berhubungan dengan penanaman modal harus dilihat dan harus ada standarisasi pelayanan investasi yang betul-betul bersinergi dan mengkoordinasikan pusat dan daerah.

"Saya harapkan terus monitoring pengawalan terhadap proses-proses investasi dan benar-benar dilakukan, diidentifikasi, dicarikan solusi, sehingga tidak ada investor kesulitan saat proses perizinan," kata Presiden.