Jakarta (ANTARA News) - Kwartir Nasional Gerakan (Kwarnas) Pramuka memberikan penghargaan tertinggi yakni lencana Tunas Kencana kepada Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri.

Penghargaan tertinggi lencana Tunas Kelapa tersebut akan diserahkan oleh Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault, dalam rangkaian acara penutupan kegiatan Jambore Nasional, di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Sabtu (20/8).

"Lencana tertinggi di Gerakan Pramuka ini diberikan kepada Ibu Megawati atas jasa-jasanya telah merevitalisasi Gerakan Pramuka saat gerakan ini mulai dilupakan masyarakat," kata Adhyaksa Dault, saat meninjau kegiatan Jambore Nasional di Bumi Perkemahan Pramuka, Cibubur, Jakarta, Jumat.

Pada kesempatan tersebut, Adhyaksa Dault bersama dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adiyanto, dan Anggota Komisi IV dari Fraksi PDIP DPR RI, Sudin.

Menurut Adhyaksa, Megawati berpandangan Gerakan Pramuka memiliki roh nasionalisme tinggi yang kemudian diwadahi dalam payung hukum, UU No 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

Adhyaksa menambahkan, ketika banyak orang mulai meninggalkan Pramuka karena dianggap tidak sesuai lagi dengan zamannya, tapi Presiden Megawati pada saat itu mendorong Gerakan Pramuka untuk terus dikembangkan.

"Kemudian, dibentuk Pokja antarinstansi sehingga marwah Pramuka muncul lagi. Terus terang Pramuka tidak bisa kuat tanpa dukungan Pemerintah," kata Adhyaksa.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini menjelaskan, dalam beberapa kali rapat di Kwarnas Gerakan Pramuka, dirinya menerima banyak masukan dan usulan dari Kwartir daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka agar Kwarnas Gerakan Pramuka memberikan penghargaan kepada Megawati atas jasanya menghidupkan kembali gerakan pramuka yang sempat mengalami mati suri.

Menurut Adhyaksa, penghargaan Tunas Kencana baru diberikan kepada beberapa orang saja. Sebelum Megawati, penerimanya adalah, Presiden Soeharto Perdana Menteri Malaysia Najib, dan Perdana Menteri Swiss Gustav.

Saat menjadi Presiden, jelas dia, Megawati tidak pernah absen hadir pada upacara Hari Kelahiran Pancasila yakni pada tahun 2001, 2002, 2003, dan 2004.

"Bahkan, Presiden Megawati saat itu juga menggagas agar segera dibuat UU tentang Pramuka, yang kemudian menjadi UU No 12 Tahun 2010," katanya.