Dewan Pers persilakan Risma dan Ahok ajukan pengaduan
12 Agustus 2016 17:16 WIB
Dokumentasi Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini (kiri), duduk bersama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama, saat mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo bersama menteri Kabinet Kerja membahas Penilaian Standar Bisnis, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/5/2016). (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, mempersilakan Risma dan Ahok untuk lapor ke Dewan Pers jika menganggap pemberitaan media sudah terlalu simpang-siur.
"Ada banyak pejabat yang mengadu ke Dewan Pers dan kami respon. Ahok dan Risma bisa mengadukan langsung ke Dewan Pers, karena tidak sepenuhnya Dewan Pers itu membela pers, banyak media yang kami salahkan juga," kata dia kepada ANTARA News, ditemui di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat.
Tidak hanya Risma dan Ahok, Yosep juga mempersilakan masyarakat untuk melapor ke Dewan Pers. Lebih dari itu, jika Dewan Pers juga akan menindak tegas media yang sengaja memberitakan yang tidak benar untuk memanas-manasi situasi dan memprovokasi Risma dan Ahok.
"Kalau sudah keterlaluan, Dewan Pers akan mengeluarkan semacam surat edaran kepada media-media. Kami menunggu respon dari masyarakat, kalau masyarakat merasa ini keterlaluan, tolong laporkan," ujar dia.
Meski demikian, sejauh ini Dewan Pers belum mengambil langkah untuk meredam pemberitaan tersebut. "Kami tidak mencampuri, tapi kalau ada yang menyeleweng kami jewer," kata Yosep.
Lebih lanjut, Yosep mengimbau agar media fokus ke agenda Pilkada untuk kemudian membicarakan tentang perubahan, salah satunya dengan cara memilih pemimpin, dalam rangka mewujudkan demokrasi dan memenuhi hak-hak masyarakat.
"Media tugasnya melakukan verifikasi, menemukan kebenaran-kebenaran untuk disampaikan secara faktual kepada publik, media jangan menjadi provokator, dan media jangan kemudian menggiring suasana yang meruncing dan berujung kepada konflik," ujar Yosep.
"Saya mau mengajak teman-teman wartawan untuk ayok kita melihat kembali agenda-agenda pemilu kada seperti apa, bukan siapa memilih siapa atau partai apa memilih apa, tapi masyarakat Jakarta mendapat pemimpin yang terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka," tambah dia.
"Ada banyak pejabat yang mengadu ke Dewan Pers dan kami respon. Ahok dan Risma bisa mengadukan langsung ke Dewan Pers, karena tidak sepenuhnya Dewan Pers itu membela pers, banyak media yang kami salahkan juga," kata dia kepada ANTARA News, ditemui di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat.
Tidak hanya Risma dan Ahok, Yosep juga mempersilakan masyarakat untuk melapor ke Dewan Pers. Lebih dari itu, jika Dewan Pers juga akan menindak tegas media yang sengaja memberitakan yang tidak benar untuk memanas-manasi situasi dan memprovokasi Risma dan Ahok.
"Kalau sudah keterlaluan, Dewan Pers akan mengeluarkan semacam surat edaran kepada media-media. Kami menunggu respon dari masyarakat, kalau masyarakat merasa ini keterlaluan, tolong laporkan," ujar dia.
Meski demikian, sejauh ini Dewan Pers belum mengambil langkah untuk meredam pemberitaan tersebut. "Kami tidak mencampuri, tapi kalau ada yang menyeleweng kami jewer," kata Yosep.
Lebih lanjut, Yosep mengimbau agar media fokus ke agenda Pilkada untuk kemudian membicarakan tentang perubahan, salah satunya dengan cara memilih pemimpin, dalam rangka mewujudkan demokrasi dan memenuhi hak-hak masyarakat.
"Media tugasnya melakukan verifikasi, menemukan kebenaran-kebenaran untuk disampaikan secara faktual kepada publik, media jangan menjadi provokator, dan media jangan kemudian menggiring suasana yang meruncing dan berujung kepada konflik," ujar Yosep.
"Saya mau mengajak teman-teman wartawan untuk ayok kita melihat kembali agenda-agenda pemilu kada seperti apa, bukan siapa memilih siapa atau partai apa memilih apa, tapi masyarakat Jakarta mendapat pemimpin yang terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka," tambah dia.
Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
Tags: