Palu (ANTARA News) - Satuan Tugas Operasi Tinombala 2016 akan menggandeng Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk memfasilitasi penyerahan diri 16 orang daftar pencarian orang anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) masih bertahan di Pegunungan Biru.

"Saya ditelepon oleh Bapak Kapolri, beliau menyampaikan akan ada kerja sama dengan Komnas HAM, minggu depan akan datang ke sini," kata Kapolda Sulteng Brigjen Rudy Sufahriadi, usai pelepasan personel Brimob yang telah bertugas di Poso Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa.

Menurut Rudy, kerja sama dilakukan untuk memastikan keamanan dan penegakan hukum dalam proses penyerahan diri DPO yang tersisa, sehingga Komnas HAM ikut meminta dukungan dari Satgas Tinombala.

"Jadi, ada jaminan mereka yang menyerahkan diri jika difasilitasi oleh Komnas HAM, dan kami akan rapatkan lagi agar nantinya tidak ada kesalahan," ujarnya pula.

Kapolda menekankan bahwa kerja sama tersebut untuk menyatukan keinginan dari Komnas HAM dan Satgas Tinombala yang menghendaki mereka untuk turun gunung.

"Kami akan perlakukan sebaik-baiknya seperti yang sudah turun sebelumnya, dan melakukan proses hukum dengan seadil-adilnya," katanya lagi.

Kapolda juga menegaskan bahwa jumlah personel Polri yang ada saat ini bukan merupakan tambahan melainkan pergantian.

"Adanya pergantian ini hanyalah melanjutkan Operasi Tinombala yang telah berlangsung sejak Desember lalu, dan mereka yang telah ada hanyalah merupakan tambahan dari Operasi Tinombala," ujar Kapolda pula.

Setelah gembong teroris Santoso tewas ditembak, pemerintah mengimbau anak buahnya untuk turun gunung dan menyerahkan diri, dan masih ada 16 orang daftar pencarian orang anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) anak buah Santoso bertahan di Pegunungan Biru, Tamanjeka Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso.