"Tidak bisa wacana itu direalisasikan hanya dengan selembar surat edaran lalu diberlakukan secara menyeluruh," katanya, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa.
Politisi Partai Gerindra daerah pemilihan NTB ini mengatakan, wacana itu mungkin bertujuan baik, tetapi perlu dikaji lebih dalam lagi melibatkan para pemangku kepentingan.
Selain pemerintah daerah, perwakilan kepala sekolah yang dianggap berkompeten juga perlu dilibatkan karena ini terkait kesiapan SDM di sekolah-sekolah, kultur pendidikan, fasilitas-fasilitas, dan murid-murid sekolah sebagai peserta didik.
"Karena itu, berbagai aspek harus dipertimbangkan sebelum wacana itu ditetapkan menjadi kebijakan umum yang diberlakukan secara menyeluruh," katanya.
Apalagi, lanjut Zainar, anak-anak biasanya tidak betah belajar terlalu lama sehingga hal ini juga harus dipertimbangkan.
Selain itu, pertimbangan efektivitasnya juga diperhatikan, termasuk daya tanggap, stamina, dan daya serap peserta didik; meskipun pada hari Sabtu siswa libur.
Politisi Partai Gerindra daerah pemilihan NTB ini mengatakan, wacana itu mungkin bertujuan baik, tetapi perlu dikaji lebih dalam lagi melibatkan para pemangku kepentingan.
Selain pemerintah daerah, perwakilan kepala sekolah yang dianggap berkompeten juga perlu dilibatkan karena ini terkait kesiapan SDM di sekolah-sekolah, kultur pendidikan, fasilitas-fasilitas, dan murid-murid sekolah sebagai peserta didik.
"Karena itu, berbagai aspek harus dipertimbangkan sebelum wacana itu ditetapkan menjadi kebijakan umum yang diberlakukan secara menyeluruh," katanya.
Apalagi, lanjut Zainar, anak-anak biasanya tidak betah belajar terlalu lama sehingga hal ini juga harus dipertimbangkan.
Selain itu, pertimbangan efektivitasnya juga diperhatikan, termasuk daya tanggap, stamina, dan daya serap peserta didik; meskipun pada hari Sabtu siswa libur.
"Kita tentu tidak ingin, setelah diterapkan dalam perjalanannya dilakukan evaluasi dan mengharuskan kembali ke sistem sebelumnya," katanya.