Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menegaskan pentingnya asupan kebutuhan data yang akurat untuk mengarahkan investasi.

Tom, sapaannya, mengatakan berdasarkan pengalamannya hampir setahun di Kementerian Perdagangan, mengakui betapa pentingnya keakuratan data terutama untuk sektor pangan.

"Kita baru saja menyaksikan dalam setahun terakhir ini betapa kritisnya keakuratan data, khususnya kisruh data pengan," katanya seusai penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Senin.

Ia mengaku, bersama dengan Kepala BPS Suryamin, sempet "bertempur" untuk memerangi data yang tidak akurat di bidang pangan, baik itu beras, sapi dan lainnya.

"Saya kira kita bisa mengambil hikmah dari pengalaman itu, bahwa betapa pentingnya data-data yang akurat. Karena kalau tidak, bisa mengakibatkan kebijakan yang mungkin keliru atau tidak tepat sasaran," katanya.

Di bidang investasi, ia juga menekankan pentingnya data akurat guna mengarahkan investasi yang akan masuk.

Menurut dia, seperti halnya kebijakan pemerintah yang harus didasari data yang akurat, keputusan investor juga harus diputuskan berdasarkan data yang akurat.

"Saya berkeinginan agar BKPM bisa memanfaatkan dengan sangat baik data-data yang keluar dari BPS untuk mempromosikan sektor yang benar, sektor mana yang layak investasi dan sektor mana yang mungkin sudah kelebihan investasi agar jangan lagi dimasuki. Jadi bisa memberikan arahan yang akurat kepada investor," jelasnya.

Beberapa sektor yang menurut dia sudah kelebihan kapasitas dan sebaiknya mengurangi investasi, contohnya adalah industri sawit, semen hingga pengolahan karet.

Ada pun sejumlah sektor yang bisa digenjot investasinya diantaranya adalah pariwisata, pertanian infrastruktur, perdagangan serta investasi di luar Pulau Jawa.

Ia akan mengangkat isu mengenai arahan-arahan investasinya itu dalam rapat koordinasi tingkat Kemenko Perekonomian lantaran diperlukan koordinasi dari semua kementerian/lembaga untuk mengatasi kelebihan dan kekurangan investasi di sejumlah sektor.

"Harus ada koordinasi ke kementerian-kementerian teknis supaya ada gambaran yang komprehensif dan berkesinambungan. Tentunya tidak ada sektor yang jalan sendiri-sendiri, semua sinkron dan terkoordinasi," pungkasnya.