Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo berharap setiap daerah memiliki anggaran untuk pengendalian harga untuk menekan inflasi.

"(Perlu) Ada anggaran untuk pengendalian harga, sehingga begitu (harga) bergejolak (kita) bisa lakukan intervensi. Intervensi ada beberapa hal di anggaran APBD," kata Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Kamis.

"Ada subsidi di situ. Saya kira kota lain bisa lakukan itu, selain hal rutin seperti pasar murah yang (sering) kita lakukan, tapi kalau lebih detail akan lebih baik," kata Jokowi.

Presiden juga mengingatkan kepada Kapolres, Kejaksaan, pemerintah daerah untuk melakukan monitor paling tidak dua minggu atau sebulan sekali terhadap tempat gudang penyimpanan.

"Apa mereka menumpuk terlalu banyak, berarti mau main-main harga. Apa mereka tidak punya stok. Itu harus kita ketahui," katanya.

Dia mengatakan jika stok menipis berarti harus ada sebuah tindakan untuk memperbesarnya dan jika menumpuk langsung diperintahkan untuk mengeluarkannya sehingga harga di daerahnya bisa stabil lagi.

Presiden juga meminta daerah memperhatikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, agar dipelihara sehingga tidak menimbulkan biaya mahal.

"Transportasi, apa jalan rusak, jembatan rusak. Kalau kabupaten/kota bisa melakukan perbaikan silakan dilakukan. Kalau tidak sampaikan ke pemerintah pusat agar kita yang melakukan," katanya.

Presiden Jokowi mengatakan jika infrastruktur rusak maka harga transportasi biayanya pasti tinggi karena biaya BBM yang banyak. Presiden juga mengingatkan kepala daerah untuk memperhatikan ketersediaan distribusi pasokan barang agar tidak menimbulkan lonjakan harga.

Dia mencontohkan harga bawang mereh di Brebes, Jawa Tengah, Rp12 ribu namun di Jakarta mencapai Rp40 ribu karena bukan masalah transportasi saja, tapi juga masalah penyimpanan barang.

"Di loading dan unloading, bongkar muat, bimbing petani sehingga bawang yang dikirim 100 kilogram harusnya sampai sini (Jakarta) 100 kg. Tapi kenyataannya rusaknya banyak sekli, bongkar muat, dari yang dikirim 100 kg, bisa rusak 15-20 persen. Sehingga dari 100 kg, 20 persen berarti kehilangan 20 kg. Ini sudah menaikkan harga," kata Presiden.

Untuk itu Presiden menghimbau agar memperhatikan hal-hal yang kecil dan detail serta urusan mikro sehingga tidak menimblkan gejolak harga.

Presiden mengingatkan dalam mengelola pemerintahnya perlu memperhatikan dua hal, yakni pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terkendali.

Presiden mengingatkan bahwa negara-negara maju memiliki tingkat inflasi yang rendah, seperti Malaysia pada 2015 sebesar 2,1 persen, AS 0,12 persen, Eropa 0,04 persen hal ini menunjukkan kestabilan harga.

Jokowi meminta para kepala daerah menjaga tingkat inflasi sehingga target plus minus 3,5 persen pada tahun ini tercapai dan diharapkan turun hingga di bawah dua persen.

"Kalau bapak ibu gubernur, bupati wali kota bisa melakukan ini, rampung kita. Katakan bisa ditekan di bawah 2 persen, terus pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, artinya rakyat punya uang dan belanja mudah. Inilah pekerjaan besar yang harus kita lakukan," kata Presiden.