Palu (ANTARA News) - Komisi VIII DPR RI akan membantu rencana Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk membentuk embarkasi sendiri dalam pelayanan pemberangkatan haji dari Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu ke Arab Saudi.

"Silahkan proposal dimasukkan. Nanti ini jadi usulan dalam rapat kerja dengan Kementerian Agama," kata Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mujahid di hadapan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola dan pejabat daerah lainnya di Palu, Senin.

Pertemuan yang berlangsung di Lantai III Kantor Gubernur Sulawesi Tengah itu juga dihadiri berbagai unsur masyarakat di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penanggulangan bencana, pengelola badan amil zakat dan jajaran Kementerian Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam pertemuan itu terungkap keinginan Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjadikan daerah ini sebagai embarkasi haji mengingat selama ini pemberangkatan haji masih menumpang di embarkasi Balikpapan.

Secara geografis daerah ini juga bisa membatu jamaah haji dari Gorontalo dan Sulawesi Barat.

Sodik mengatakan jika jarak tersebut menjadi alasan dan tingginya ongkos maka pemerintah dan DPR dapat mempertimbangkan usulan tersebut.

Untuk mempercepat realisasi embarkasi tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menghibahkan bangunan asrama haji yang sebelumnya dibangun dengan APBD di Kota Palu.

Walaupun pengelolaan asrama haji Transit Palu dikelola oleh Kementerian Agama, namun masih ada sebagian asetnya dibangun melalui APBD provinsi, namun seluruhnya telah dihibahkan ke Kementerian Agama setempat.

Sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sebelumnya berharap pemerintah daerah dapat mewujudkan embarkasi Palu karena selama ini pemerintah provinsi setiap tahunnya mengeluarkan biaya penerbangan domestik dari Palu ke Balikpapan hingga mencapai Rp2 miliar.