Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo langsung memberi tugas kepada Menteri Keuangan yang baru dilantik, Sri Mulyani, untuk menyukseskan amnesti pajak.

"Berkaitan dengan tax amnesty, saya ingin memberikan peringatan saja pada Dirjen Pajak, Menkeu, masih banyak komplain mengenai pelayanan di desk-desk yang ada," kata Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Paripurna di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Presiden menugasi Dirjen Pajak dan Menkeu untuk segera memperbaiki pelayanan, sehingga jika ada orang yang meminta penjelasan tentang amnesti pajak bisa dilayani dengan baik.

"Ada yang datang di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) orangnya (petugas) tidak ada. Ada datang ke KPP ada orang tapi tidak bisa menjelaskan secara detail. Dua hal ini perlu diperbaiki," ungkap Presiden.

Presiden berencana mengumpulkan semua kepala Kanwil KPP di Istana Negara pada Kamis (28/7) untuk menjelaskan masalah amnesty pajak ini.

"Nanti hari Kamis besok Kepala Kanwil KPP semuanya akan dihadirkan. Saya ingin bicara langsung, ini harus berhasil," tegasnya.

Presiden juga mendapat laporan bahwa negara lain yang sudah gencar meminta agar pengusaha Indonesia tak memulangkan uangnya ke tanah air.

"Ada laporan itu ada di dua kota besar, saya tidak sebutkan kota, mengajak agar uang tidak kembali, sehingga ini perlu diantisipasi. Siapa-siapa yang sudah berbicara di situ, nama-namanya ada di saya semuanya," katanya.

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa amnesti pajak ini sangat penting untuk pembangunan sehingga perlu mengambil kesempatan ini.

"Momentumnya sekarang. Tidak ada lagi momentum selanjutnya. Setting (atur) lapangannya lebih tepat lagi ke Bu Menteri keuangan," demikian Presiden Jokowi.