Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan 20 persen hutan dan lahan yang terbakar saat titik api muncul pada awal Juli lalu berada di areal konsesi perusahaan.

"Sekitar 20 persen yang berada di areal perusahaan. Memang yang di lahan perusahaan ini, penegak hukum masih bekerja terus untuk mencari betul atau tidaknya ada keterlibatan perusahaan," kata Arsyad saat ditemui di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Selasa (12/7).

Ia mengatakan analisa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terkait pelanggaran hukum sedang diselidiki oleh Kepolisian Daerah Riau.

Sejak titik api muncul pada awal Juli hingga libur lebaran, satuan petugas bekerja menangani karhutla sekaligus mengadakan safari Ramadhan, yakni sosialisasi ke sejumlah kabupaten tentang karhutla oleh Komandan Resor Militer (Danrem) 031/Wirabima Brigjen TNI Nurendi dan Kapolda Riau Brigjen Pol Supriyanto.

Sosialisasi tersebut membahas tentang masyarakat yang harus mengubah pola hidup yang terbiasa dengan asap kebakaran serta pemikiran dari nenek moyang untuk membakar hutan demi membuka lahan.

Menurut Arsyad, penanganan karhutla telah dilakukan sesuai dengan prosedur, yakni pemadaman lewat darat dan udara (water bombing) melalui helikopter yang telah ditempatkan di Pekanbaru oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Pagi hari jika melihat ada hotspot (titik api), kami lakukan pengecekan ke daerah tersebut apakah tingkat keyakinan di atas 70 persen. Setelah itu jika tidak bisa ditangani secara darat, lewat udara dengan water bombing," ujar Arsyad.

Danrem Brigjen TNI Nurendi menyatakan karhutla selama tiga tahun terakhir telah menurun drastis meskipun masih ada sejumlah titik yang terbakar.

"Saya tidak pungkiri masih ada yang terbakar tetapi dari tahun 2014 sekitar 23.000 hektare terbakar, 2015 sekitar 2.000 hektare, sekarang lahan terbakar sudah mencapai 1.000 hektare," ujar Nurendi.

Satgas Penanganan pun sudah membuat kosep pencegahan karhutla yang sudah disosialisasikan sejak sebulan lalu bersama 10 provinsi.

Konsep pencegahan ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan tidak hanya TNI, tetapi juga Kepolisian Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta masyarakat peduli api.