Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memperkirakan jumlah pendatang baru di Provinsi DKI Jakarta usai Lebaran 2016 mencapai sekitar 70.000 orang.

Meskipun demikian, ia menegaskan tidak melarang warga yang ingin datang ke Jakarta. Hanya saja, para pendatang diminta untuk tidak bermukim di tempat-tempat yang kumuh.

"Saya tidak masalah ada pendatang, namanya juga ibu kota. Yang penting jangan tinggal di tempat kumuh dan bangunan liar. Kalau tinggal di tempat kumuh dan bangunan liar, akan kami tertibkan dan kami minta kembali ke kampung," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa.

Menurut dia, Pemprov DKI akan melakukan pendataan terhadap seluruh pendatang baru di ibu kota. Pendataan tersebut bukan berupa operasi yustisi melainkan bina kependudukan.

"Kami perkirakan ada 70.000 pendatang baru di Jakarta. Tapi, kami tidak akan melakukan operasi yustisi. Yang penting, kalau terbukti tidak punya pekerjaan, kami pulangkan saja ke kampung halamannya," ujar Ahok.

Lebih lanjut, ia pun mengimbau agar para pendatang baru membekali dirinya masing-masing dengan keterampilan dan keahlian, sehingga mampu bersaing dengan warga ibu kota.

Di sisi lain, ujarnya, pemprov tidak dapat menyediakan banyak rumah susun bagi pendatang karena rusun hanya disediakan bagi warga yang sudah lama berada di Jakarta.

"Sekarang ini masih banyak warga kurang mampu di Jakarta, yang masih membutuhkan tempat tinggal layak. Makanya, rusun-rusun kami prioritaskan untuk warga Jakarta dulu, terutama yang kurang mampu," katanya.