Jakarta (ANTARA News) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menargetkan standardisasi untuk Badan Cyber Nasional (BCN) pada tiga sektor strategis akan selesai pada September 2016.

"Kemenkominfo fokus standardisasi pada tiga sektor strategis, yaitu keuangan/perbankan, transportasi, serta energi dan sumber daya mineral. Jika nanti ditetapkan, maka BSN dapat menerapkan standardisasi itu," katanya di sela-sela silaturahim Idul Fitri 1437 Hijriyah di rumah dinasnya, Jakarta, Rabu.

Menkominfo menjelaskan standardisasi itu mencakup tata cara atau proses bisnis dari masing-masing sektor. Standardisasi itu juga merupakan adopsi dari standar internasional yang disesuaikan dengan kondisi yang terus berkembang di Indonesia.

"Standardisasi itu mulai dari proses identifikasi hingga pemulihan, jika terjadi persoalan, seperti peretasan atau penggelapan (blackout) jaringan. Kami berharap September sudah selesai," kata Rudiantara.

Menkominfo mencontohkan penerapan standardisasi itu pada sistem reservasi transportasi udara yang mampu mencegah kesalahan tiba-tiba.

"Pada sektor keuangan/perbankan, kita punya banyak bank mereka juga punya standar sebenarnya. Tapi, jika mereka terus berjalan masing-masing dan tidak ada koordinasi akan repot," katanya tentang penerapan standardisasi pada perbankan berbasis Internet.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) fokus pada upaya perlindungan masyarakat dalam ranah industri dan publik BCN. Perlindungan itu bukan hanya pemulihan kejadian, melainkan juga identifikasi persoalan sehingga mampu mencegah permasalahan.

Sebelumnya, Rudiantara menyebutkan bahwa BCN belum tentu merupakan organisasi khusus yang benar-benar baru, tetapi bisa memberdayakan lembaga yang sudah ada saat ini.

"Terlepas dari bentuk organisasinya seperti apa, proses bisnis ini sangat dibutuhkan, terutama standardisasi sektor-sektor yang kami anggap prioritas," ujarnya.

Kemenkominfo bersama dengan regulator dan pelaku di bidang keuangan/perbankan telah membicarakan standardisasi pengamanan yang sifatnya lebih fokus pada proteksi.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan bersama dengan maskapai penerbangan dan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AirNav) akan membahas pengamanan cyber untuk transportasi udara.