Filipina membawa kasus itu ke Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA) di Den Haag karena China telah mengklaim wilayah Filipina di kawasan itu dan keputusan akan diumumkan pada 12 Juli. Barang-barang senilai 5 triliun dolar AS diangkut kapal-kapal melintasi perairan itu tiap tahun.
Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam memiliki klaim tumpang tindih dengan China di kawasan tersebut. Beijing telah menolak kasus arbitrase tersebut, dengan menyatakan pengadilan itu tak memiliki jurisdiksi dan mengatakan pihaknya ingin menyelesaikan isu itu secara bilateral.
China juga merencanakan mengadakan latihan militer di sekitar Kepulauan Paracel yang diperselisihkan di LCS pada 5-11 Juli, yang ditentang Vietnam, demikian juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Le Hai Binh seperti dikutip Televisi Vietnam pada Senin.
Negosiasi antara China dan Filipina dapat mencakup "isu-isu seperti pengembangan bersama dan kerja sama dalam riset ilmiah jika pemerintahan baru mengesamping keputusan mahkamah itu sebelum kembali ke meja perundingan", menurut China Daily.
Harian utama berbahasa Inggris itu tidak menyebut nama sumber-sumbernya tetapi mengidentifikasi orang-orang "yang dekat dengan isu-isu tersebut antara kedua negara."
"Manila harus mengesampingkan hasil dari arbitrase dalam suatu pendekatan substantif," katanya, mengutip satu sumber.
Kementerian Luar Negeri China bulan lalu menyatakan kedua negara telah sepakat pada 1995 untuk menyelesaikan perselisihan di Laut China Selatan "dengan cara damai dan bersahabat melalui konsultasi atas dasar persamaan dan saling menghormati".
China dan Filipina telah menyelenggarakan banyak babak pembicaraan mengenai pengelolaan layak perselisihan maritim, kendati tak memiliki negosiasi yang dirancang untuk menyelesaikan perselisihan aktual di Laut China Selatan, katanya.