Balikpapan (ANTARA News) - Pemerintah Jepang akan segera melakukan studi kelaikan Pelabuhan Patimban sebelum menandatangani persetujuan pinjaman.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A Tonny Budiono di sela-sela inspeksi lapangan terkait kesiapan angkutan Lebaran 2016 di Balikpapan, Senin, membenarkan rencana Jepang tersebut.

"Memang kebiasaan Pemerintah Jepang kalau dia memberikan dana, dia akan feasibility study sendiri," katanya.

Tonny menjelaskan tujuan studi kelaikan sendiri oleh Jepang untuk meyakinkan bahwa proyek tersebut prospektif mengingat dana yang dibutuhkan tidak sedikit, yaitu hingga Rp43,22 triliun, meskipun sudah dilakukan studi kelaikan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub.

"Dia ingin lebih secure (terjamin), tapi mungkin dia akan ambil sampel studi kelaikan dari kita," katanya.

Dia menambahkan studi kelaikan oleh Jepang akan dilakukan sebelum penandatanganan persetujuan pinjaman.

Sementara, lanjut dia, penandatanganan persetujuan pinjaman tersebut akan dilakukan awal 2017.

Terkait persetujuan pinjaman (loan agreement), Tonny berharap dilakukan dengan skema "Special Terms for Economic Partnership" (STEP) dengan bunga 0.1 persen.

Awalnya, Pemerintah Indonesia sendiri menghendaki "tied loan", namun Pemerintah Indonesia sebagai pihak peminjam tidak bisa menentukan konsultan dan kontraktor.

Pinjaman ketat atau "tied loan" termasuk dalam skema pinjaman "official development assistance" (ODA) di mana jangka waktunya hingga 40 tahun, masa tenggang (grace period) 10 tahun dan bunganya 0,1 persen.

Dibandingkan dengan pinjaman biasa, jangka waktunya hanya 20-30 tahun, masa tenggang tujuh tahun dan bunga 1,5 persen.

"Loan agreement sudah masuk blue book, rencananya step loan bunganya 0.1 persen, kalau tied loan semuanya harus dari Jepang, nanti Bappenas yang akan mempertimbangkan untung ruginya," katanya.

Rencananya, Pelabuhan Patimban akan dibangun akhir 2017 apabila penandatanganan perjanjian pinjaman dilakukan 2016 dan kapasitas awal 250.000 TEUs pada 2019.

Nantinya, pelabuhan tersebut akan diperluas hingga kapasitasnya 7,5 juta TEUs pada 2037, yang terdiri dari terminal kontainer sepanjang 1.740 meter dengan kapasitas 3,13 juta TEUs dan terminal kendaraan 345 meter dengan kapasitas 242.500 CBU.

Selain itu, ditambah dengan terminal RORO 200 meter serta terminal kapal negara 300 meter.