Jakarta (ANTARA News) - Kandidat calon gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, berharap berbagai hal terkait barisan relawan Teman Ahok sebagai pendukung fanatik petahana Basuki Purnama alias Ahok, termasuk transparansi pembiayaan, dapat menyelesaikan secara internal.




Juga tudingan tidak baik terkait pengumpulan fotokopi KTP pada pendukung Ahok oleh Teman Ahok.




Belakangan banyak beredar kabar tidak sedap terkait tudingan manipulasi pengumpulan KTP dukungan. Kabar dan komentar ini saling bersahutan di media sosial.




"Saya berharap itu bisa diselesaikan internal oleh Teman Ahok," kata dia, di Jakarta, Kamis (24/6). Hal yang perlu diperhatikan para relawan adalah mengenai transparansi, menurut pengusaha berusia 46 tahun ini.




Gerakan relawan Teman Ahok itu, kata dia, merupakan hal baru di sistem perpolitikan Indonesia dan membawa angin segar.




Akan tetapi, kata dia, seandainya benar ada aliran dana dari pengembang maupun kecurangan dalam mengumpulkan KTP, itu adalah tanda tanya besar yang harus dijawab secara jelas oleh para relawan.




"Publik menjadi skeptis," kata dia. Hal-hal seperti ini akan sangat cepat menyebar di dunia media sosial, yang kerap dijadikan basis kampanye.




Ia menyayangkan bila gerakan yang dimotori anak-anak muda itu tidak murni berbasis suka-rela, pengabdian dan kepedulian. Padahal gembar-gembor selama ini adalah mereka bekerja secara suka-rela jauh dari bayaran dari pihak-pihak tertentu.




"Jangan sampai mencederai relawan," kata dia. Hal-hal seperti ini akan cepat sekali tersebar di media sosial, salah satu basis kampanye.




Ahok akan maju ke Pilkada DKI Jakarta pada 2017 nanti yang disebut-sebut melalui jalur independen. Salah satu syarat penting untuk maju melalui jalur independen itu, menurut UU Pilkada, mampu mengumpulkan fotokopi sah pendukung dalam jumlah cukup besar, yaitu 1 juta lembar. Ini juga harus bisa diverifikasi.




Pada sisi lain, Presiden Jokowi --sebagai bekas pimpinan Ahok di DKI Jakarta-- sebagaimana dikatakan seorang politisi PDI Perjuangan, Adrian Napitupulu, lebih senang jika Ahok melaju ke Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui jalur partai politik.




Ahok akan berhadapan dengan DPRD DKI Jakarta yang seluruhnya representasi partai politik. Di antara masalah yang krusial yang akan dihadapi adalah pemakaian APBD DKI Jakarta karena hak anggaran ada di DPRD Jakarta.




"Karena Jakarta berbeda dengan provinsi lain. Jakarta adalah ibukota dan membangun Jakarta perlu kekuatan besar dan dikerjakan bersama-sama," kata Napitupulu kepada pers seusai dialog dengan Jokowi saat itu.




Beberapa waktu lalu, beberapa mantan relawan Teman Ahok membeberkan ada praktik manipulasi adalam mengumpulkan KTP dukungan, antara lain membeli dukungan dari oknum kelurahan dan toko pulsa ponsel.




Menanggapi isu yang berlawanan dengan citra bekerja suka-rela dan murni dukungan masyarakat umum bagi Ahok, Teman Ahok kontan menggelar konferensi pers terpisah, Rabu (22/6). Substansi konferensi pers itu tentu menyangkal tudingan tersebut dan menyebut kabar dan informasi tidak sedap itu sebagai fitnah.




“Kami bisa pastikan ini adalah karangan belaka untuk menjatuhkan Teman Ahok, dan menghilangkan harga satu juta KTP yang sudah terkumpul," kata juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas.




Lebih jauh, Teman Ahok menduga tuduhan terkait bayar-membayar "jasa dukungan" itu bisa jadi merupakan pancingan bagi Teman Ahok untuk mengeluarkan detail laporan keuangan dan menjadi celah serangan berikutnya.