Sejak Maret lalu, sudah tiga kali kapal ikan ilegal China menjaring ikan dan dikejar serta ditangkap kapal perang TNI AL di perairan zone eksklusif Indonesia di sekitar perairan Kepulauan Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.
Pola operasinya selalu sama, yaitu mereka dikawal kapal-kapal Penjaga Pantai China di zone ekonomi eksklusif Indonesia di perairan itu.
"Dengan menjadikan Natuna sebagai pangkalan militer itu adalah cara kita menegaskan penegakan hukum sekaligus menjaga kedaulatan kita secara bersamaan," katanya, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan pembangunan pangkalan militer itu ada dua hal yang mendasarinya yaitu penegakkan hukum dan masalah kedaulatan.
Menurut dia, kalau masalah pelanggaran Laut China Selatan itu berarti yang harus dilakukan adalah penegakan hukum. "Kalau untuk menjaga kedaulatan jelas harus rundingan kita dengan China," ujarnya.
Dia mengatakan, Komisi I DPR sudah menyetujui pembangunan pangkalan militer di Natuna sejak setahun lalu namun bertahap untuk kemudian menjadi sebuah pangkalan militer yang sangat lengkap.
Politikus PAN itu mengatakan pembangunannya secara bertahap, tahun lalu mulai dengan perpanjangan landasan pesawat, kemudian akan dibahas kembali dan dilakukan secara bertahap dan terus menerus.
"(Dengan keterbatasan anggaran) masih mungkin, ada realokasi anggaran," katanya.
Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin, mengatakan, memperkuat atau tidak pangkalan militer Indonesia di Natuna, yang harus dijalankan saat ini adalah solusi damai terkait konflik di Laut China Selatan.
Namun menurut dia, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus memiliki efek deteren, artinya harus ada kesiapan lebih baik dari hari-hari sebelumnya.
"Efek itu baik dari sisi diplomasi dan penguatan pasukan, karena kita bukan pasukan yang memiliki kemampuan menyerang namun kemampuan menyiapkan diri untuk bertahan apabila dalam keadaan terpaksa," ujarnya.
"Dengan menjadikan Natuna sebagai pangkalan militer itu adalah cara kita menegaskan penegakan hukum sekaligus menjaga kedaulatan kita secara bersamaan," katanya, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan pembangunan pangkalan militer itu ada dua hal yang mendasarinya yaitu penegakkan hukum dan masalah kedaulatan.
Menurut dia, kalau masalah pelanggaran Laut China Selatan itu berarti yang harus dilakukan adalah penegakan hukum. "Kalau untuk menjaga kedaulatan jelas harus rundingan kita dengan China," ujarnya.
Dia mengatakan, Komisi I DPR sudah menyetujui pembangunan pangkalan militer di Natuna sejak setahun lalu namun bertahap untuk kemudian menjadi sebuah pangkalan militer yang sangat lengkap.
Politikus PAN itu mengatakan pembangunannya secara bertahap, tahun lalu mulai dengan perpanjangan landasan pesawat, kemudian akan dibahas kembali dan dilakukan secara bertahap dan terus menerus.
"(Dengan keterbatasan anggaran) masih mungkin, ada realokasi anggaran," katanya.
Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin, mengatakan, memperkuat atau tidak pangkalan militer Indonesia di Natuna, yang harus dijalankan saat ini adalah solusi damai terkait konflik di Laut China Selatan.
Namun menurut dia, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus memiliki efek deteren, artinya harus ada kesiapan lebih baik dari hari-hari sebelumnya.
"Efek itu baik dari sisi diplomasi dan penguatan pasukan, karena kita bukan pasukan yang memiliki kemampuan menyerang namun kemampuan menyiapkan diri untuk bertahan apabila dalam keadaan terpaksa," ujarnya.