Jakarta (ANTARA News) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Pemerintah mengevaluasi implementasi 12 Paket Kebijakan Ekonomi agar lebih memiliki arah yang jelas, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kadin telah memberikan sebuah hadiah menarik kepada Pemerintah, yaitu bahan evaluasi paket kebijakan yang telah diluncurkan sebanyak 12 jilid," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani di Jakarta, Selasa.

Sejak September 2015 hingga April 2016, Pemerintah secara berkala menggulirkan sebanyak 12 Paket Kebijakan Ekonomi untuk menciptakan kemudahan berbisnis di Indonesia.

Untuk itu, menurut Rosan, Kadin sebagai induk organisasi dunia usaha telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah untuk dievaluasi.

"Mohon maaf ya, saya belum bisa menyampaikannya sekarang. Tapi, saya sudah sampaikan itu kepada Pak Menko Perekonomian," jelas Rosan.

Ia menilai, Paket Kebijakan Ekonomi yang dirilis Pemerintah cukup baik dan direspons positif kalangan dunia usaha.

Namun, tambahnya, arah dan tujuan paket kebijakan itu harus jelas, memiliki kerangka dan tujuan sehingga mudah diimplementasikan di lapangan.

"Kebijakan itu wajib menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya.

Saat ini, pemerintah telah membentuk empat Kelompok Kerja (Pokja) untuk mempercepat implemetasi Paket Kebijakan.

Pokja I bertugas mengampanyekan dan diseminasi kebijakan, Pokja II menjalankan fungsinya untuk mempercepat dan menuntaskan regulasi, selanjutnya Pokja III mengevaluasi dan menganalisa dampak pemberlakuan paket deregulasi, sedangkan Pokja IV menangani serta menyelesaikan kasus.

(R017/R010)