Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mengkaji ulang skema pembiayaan proyek-proyek strategis yang masih dalam tahap perencanaan, termasuk proyek-proyek yang bisa dibiayai dengan skema kerjasama pemerintah swasta (KPS).

"Kami sedang menimbang kembali (proyek-proyek strategis). Intinya mana yang bisa dibiayai swasta ya swasta, kalau tidak ya dibiayai BUMN, baru APBN," kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryabrata di Jakarta, Selasa.

Dari 225 proyek strategis, sebanyak 86 proyek telah berjalan sedangkan 139 proyek masih dalam perencanaan.

Presiden Jokowi meminta skema pendanaan 139 proyek harus segera diputuskan sedangkan 86 proyek sudah berjalan tinggal melanjutkan.

Presiden memerintahkan para menteri perekonomian, Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membuat rencana proyek secara detail sehingga tidak semua proyek memakai uang negara.

Menurut Sofyan, keterbatasan di sisi anggaran pemerintah, di sisi lain sebenrnya menjadi peluang bagi swasta untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan.

"Terbukti banyak kunjungan dari berbagai negara yang ingin investasi di Indonesia. Jadi kita perlu pertimbangkan kembali proyek-proyek strategis tersebut," ujar Wismana.

Sejumlah proyek yang masuk strategis antara lain 52 proyek rel/ jalur kereta api, 19 proyek rangkaian kereta api, 17 bandara, 13 pelabuhan, 10 air bersih, 60 bendungan, 25 kawasan lainnya.

Dari 225 proyek strategis, Sumatera ada 46 proyek, Jawa 89 proyek, Kalimantan 24 proyek, Bali-Nusa Tenggara 16 proyek, Sulawesi 28 proyek, Maluku-Papua 13 proyek dan 10 proyek di beberapa provinsi.