Tolitoli (ANTARA News) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah mencatat sebanyak 3.000 hektare kawasan hutan di wilayah itu terbakar dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

"Sebagian besar kebakaran disebabkan ulah warga yang membuka lahan untuk perkebunan," kata Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Tolitoli Putu Artha Jaya di Tolitoli, Sabtu.

Dari 3.000 ha hutan terbakar tersebut, puluhan hektar di antaranya merupakan hutan lindung yang selama ini sangat dijaga kelestariannya oleh masyarakat adat dan pemerintah.

Dia menjelaskan kebakaran terbesar terjadi di dua kecamatan yakni Ogodeide dan Tolitoli Utara, sementara sisanya terjadi di delapan kecamatan lainnya namun luas areanya relatif kecil.

Kepala BPBD Tolitoli Rudi Bantilan mengatakan dari hasil evaluasi yang dilakukan BPBD menunjukkan kuat dugaan sebagian besar kebakaran hutan itu disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat.

"Ada pembiaran kebakaran hutan yang terjadi, masyarakat seakan tidak peduli dengan kebakaran hutan dan enggan untuk memadamkan api. Kebakaran juga kadang-kadang menguntungkan masyarakat, dimana mereka memanfaatkan lahan bekas kebakaran hutan sebagai lokasi baru untuk berkebunan," kata Rudi Bantilan.

Untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, BPBD Tolitoli terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya pelestarian hutan khususnya kepada warga yang berdomisili di sekitar area hutan.

Sosialiasi tersebut kata dia rutin dilakukan setiap tahun dengan menggandeng sejumlah instansi yang berhubungan langsung dengan pelestarian hutan, khususnya Dinas Kehutanan.

"Koordinasi dengan instansi terkait lainnya masih terus kami lakukan. Setiap tahun kami rutin melakukan sosialisasi di masyarakat. Koordinasi dengan pemangku adat di kecamatan-kecamatan juga masih berjalan baik," tuturnya.

Hal senda disampaikan Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Dinas Kehutanan Tolitoli Kaharuddin Jasin yang menyebutkan bahwa pihaknya intens melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa terkait upaya pelestarian hutan, salah satunya dengan memasang papan imbauan dan larangan menebang hutan di sejumlah titik yang dianggap rawan.

"Pemerintah kecamatan dan desa diharapkan terus memberikan laporan kepada Dishut, laporan tersebut kemudian kami tampung untuk dijadikan bahan evaluasi," kata Kaharuddin