Jakarta (ANTARA News) - DPP Partai Golkar mendukung pencalonan Komjen Pol Tito Karnavian menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) oleh Presiden Joko Widodo.

"Saya sudah mendengar Presiden Jokowi telah mengirimkan nama Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Bagi saya, Komjen Tito adalah sosok jenderal polisi muda yang memiliki kapasitas, integritas dan prestasi yang tidak dapat diragukan lagi karena sudah teruji sehingga Presiden Jokowi sudah sangat tepat mengajukan nama komjen Tito," ujar Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Novanto menilai komunikasi Komjen Tito dengan semua pihak selama ini sangat baik, termasuk dengan DPR. Selain itu Tito dipandang memiliki gaya kepemimpinan sangat baik misalnya saat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, Komjen Tito yang saat itu berpangkat irjen dinilai dapat menjaga keamanan ibu kota DKI Jakarta.

"Saya jadi teringat peristiwa ledakan bom di Sarinah dan Mall Alam Sutera, beliau dengan cepat dapat bergerak untuk menjaga kondusifitas ibu kota," ujarnya.

Novanto juga mengatakan prestasi Tito saat memburu gembong teroris Nurdin M Top, yang kemudian membawanya menjadi Kepala Densus 88, patut diacungi jempol.

Tito juga telah beberapa kali menjabat Kapolda seperti di Papua dan Kapolda Metro Jaya, hingga menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

"Tentunya saya berharap teman-teman di DPR dapat merespon positif surat presiden tersebut. Agar Polri kita kedepan lebih baik dipimpin oleh pak Tito. Saya selaku Ketua Umum Partai Golkar, akan mengerahkan fraksi maupun kader Golkar yang ada di DPR untuk mendukung keputusan Presiden tersebut," jelas Novanto.

Sebelumnya Ketua DPR RI Ade Komaruddin mengatakan segera memproses pencalonan Komjen Tito Karnavian sebagai Kapolri, menggantikan Badrodin Haiti.

"Tito Karnavian menjadi satu-satunya calon Kapolri. DPR akan segera memproses hal ini. Insya Allah, besok kita akan melakukan rapat pimpinan dan menyampaikan pencalonan Komisaris Jenderal Tito," ujar Ade di Jakarta, Rabu.

Dia mengaku sudah mengomunikasikan hal ini dengan Ketua Komisi III DPR untuk dilaksanakan "fit and proper test" setelah DPR mengesahkan pencalonan Tito melalui Rapat Paripurna 22 Juni 2016.