Jakarta (ANTARA News) - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan dibutuhkan para pemimpin pemerintah yang memiliki kesadaran pentingnya teknologi informasi dan komunikasi (e-leadership), dalam membangun masa depan yang responsif, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan menjangkau seluruh masyarakat.

Hal itu dikatakan Rudiantara seusai peluncuran buku Birokrasi Digital karya Menteri Hukum dan HAM Yassona H Laoly di Jakarta, semalam.

Menteri mengatakan, kesadaran "e-leadership" harus dimiliki para pemimpin, terutama pemimpin di daerah, mengingat kini banyak pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemda dibandingkan pemerintah pusat, seiring dengan otonomi daerah.

"Di pusat itu kini bisa dihitung dengan jari pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, misalnya, pembuatan paspor, SIM, STNK. Kalau di daerah dari surat kelahiran sampai kematian," tuturnya.

Melalui pelayanan publik yang didukung oleh teknologi digital tersebut, dipastikan akan membuat proses yang terjadi lebih efektif, efisien dan mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Seperti pembuatan surat izin usaha yang lebih mudah, cepat dan tidak birokratis. Begitu pula pelayanan kepada masyarakat untuk pembuatan surat kematian hingga surat kelahiran tidak lagi bertele-tele.

Ia mencontohkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (digital) dalam program "smart kampung" yang telah diadopsi oleh 40 desa di Banyuwangi.

Melalui program tersebut, menurut Menteri, telah mampu memotong birokrasi dan mempermudah pelayanan masyarakat.

Masyarakat desa kini tidak lagi harus menempuh jarak yang jauh ke kecamatan maupun kota, serta tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan energi.

Seperti pengurusan surat keterangan miskin yang tidak lagi bertele-tele dari RT, RW hingga kabupaten/kota. Namun, cukup mengurus lewat desa.

Untuk itu, ia menegaskan kesadaran e-leadership penting bagi para pemimpin di negeri ini menyongsong abad teknologi informasi dan komunikasi yang lebih efisien dan efektif.

"Dibutuhkan pemimpin yang mengerti, mau mendobrak, mau memberikan pelayanan berdasarkan governance yang baik, dan untuk itu, perlu yang punya e-leadership, kalau tidak punya e-leadership mana mau ia melakukan itu," tambahnya.

Sementara itu, guna meningkatkan penetrasi teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur broadband.

Pemerintah telah melanjutkan proyek fiber optik Palapa Ring, yang ditargetkan pada 1 Januari 2019, seluruh kota dan kabupaten terhubung internet.