Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkena pemotongan anggaran belanja operasional nonprioritas yang wajib dilakukan pemerintah sebesar Rp42,39 miliar untuk tahun anggaran 2016.

"Pemotongan itu saya hitung total semuanya 15 persen atau Rp42,397 miliar," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI membahas RKA KL di Jakarta, Senin.

Darmin menjelaskan langkah penghematan tersebut telah dilakukan berdasarkan Inpres No.4/2016 terutama bagi belanja honorarium perjalanan dinas, kegiatan seminar, hasil optimalisasi perawatan perlengkapan kantor dan jasa konsultasi.

Dengan adanya pemotongan belanja tersebut, maka Kemenko Perekonomian dalam pagu RAPBNP 2016 mengajukan anggaran sebesar Rp359,21 miliar atau mengalami penurunan dari pagu di APBN 2016 sebesar Rp401,61 miliar.

Darmin memperkirakan, melalui pagu anggaran yang baru itu, penyerapan belanja operasional di Kemenko Perekonomian hingga akhir tahun 2016 bisa mencapai kisaran 93 persen.

"Setelah pemotongan, kami mencoba menghitung kegiatan sampai akhir tahun yang bisa dilaksanakan, jadi kira-kira penyerapan anggaran 2016 akan 93 persen. Tapi ini bisa diatas itu, karena ada beberapa kegiatan yang belum dimasukkan ke anggaran," jelasnya.

Sebelumnya, Kemenko Perekonomian mendapatkan pagu tahun anggaran 2016 sebesar Rp401,61 miliar yang terdiri atas program koordinasi sebesar Rp272,48 miliar dan dukungan manajemen serta teknis lainnya sebanyak Rp129,13 miliar.

Pagu tersebut telah mencakup anggaran bagi operasional Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) yang dititipkan ke Kemenko Perekonomian sebesar Rp41,79 miliar.