Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama grup band Slank kembali menggelar konser perbatasan Merah Putih untuk menggelorakan semangat pembangunan dan nasionalisme masyarakat perbatasan.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa salah satu prioritas pemerintahan Jokowi-JK yang tertuang dalam Nawa Cita adalah membangun Indonesia dari pinggiran, dari desa-desa, dan dari perbatasan.

Menurut dia, maksud dan tujuan konser Slank di perbatasan untuk menyemangati daerah-daerah di perbatasan supaya pembangunan di perbatasan semakin cepat dan diwujudkan bersama-sama.

Konser perbatasan Slank di Atambua yang berbatasan dengan Republik Demokrat Timor Leste ini adalah gelaran kedua, setelah sebelumnya juga digelar di Singkawang Kalimantan Barat, pada 15 Mei 2016.

Menurut Marwan, daerah-daerah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga ini adalah pintu gerbang Indonesia yang harus mendapatkan perhatian khusus.

"Spirit nasionalisme harus terus dikumandangkan dan pembangunan di daerah terdepan RI ini tidak boleh lagi terabaikan," ujar dia.

Adapun alasan Kemendes PDTT menggandeng Slank dalam Konser di Perbatasan, karena band legendaris ini memiliki pesan kuat dalam lagu-lagunya. Termasuk dalam tiga persoalan pokok yang digarisbawahi di daerah perbatasan, yakni masalah narkoba, terorisme dan perdagangan manusia, kata Marwan.

Dalam hal ini, ia mengatakan Slank dianggap relevan dalam menyampaikan pesan-pesan moral tersebut, selain untuk menggugah kebudayaan di daerah perbatasan.

Menurut Marwan, ada setidaknya 41 kabupaten/kota di Tanah Air yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pemerintah dalam hal ini, terus berupaya agar pembangunan berjalan optimal.

Pembangunan juga diprioritaskan untuk mengurangi disparitas yang selama ini masih terjadi, baik Jawa dengan luar Jawa, desa-kota, dan pusat-pinggiran. "Berbagai program pembangunan sudah digencarkan di semua daerah perbatasan oleh pemerintahan Jokowi-JK," ujarnya.

Meski demikian, lanjut Marwan, tekad membangun perbatasan tidak cukup hanya dijalankan pemerintah pusat, karena dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, kalangan usaha dan warga di perbatasan.

Secara khusus, ia juga mengajak kepada para Slankers, untuk menjauhi narkoba dan turut serta membangun perbatasan. "Guna menuntaskan ketertinggalan, sudah waktunya perbatasan negara menjadi pusat pertumbuhan dan investasi. Dengan cara mengoptimalkan berbagai potensi yang ada di daerah perbatasan masing-masing".

Menurut dia, tugas utama pemerintah dalam menuntaskan ketertinggalan perbatasan tersebut, adalah dengan menyiapkan infrastruktur dan menyediakan investasi dasar seperti listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sebagainya. Serta insentif khusus kepada pengusaha yang mau berinvestasi di daerah perbatasan.

(V002)