Jerusalem (ANTARA News)- Perdana Menteri (PM) Israel, Ehud Olmert, pada hari Minggu menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mempertahankan boikot yang sudah berlangsung satu tahun terhadap Pemerintah Palestina, menyusul pembentukan sebuah pemerintah persatuan yang baru. "Kami mengharapkan masyarakat internasional tidak terperdaya dengan pemerintah persatuan Palestina yang baru dan tetap dengan sikap yang sama yang telah dibuat bersama, pengucilan pemerintah yang tidak menyuetujui prinsip-prinsip Kelompok Empat," kata Olmert dalam sidang kabinet mingguan, seperti dikutip AFP. Kelompok Empat perunding perdamaian Timur Tengah --Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Rusia-- membekukan bantuan kepada pemerintah Palestina setelah Hamas berkuasa tahun lalu, karena menolak mengakhiri aksi kekerasan, mengakui Israel atau menyetujui perjanjian-perjanjian perdamaian yang telah ditandatangani. Pemerintah baru Palestina yang beranggotakan Hamas dan faksi Fatah pimpinan Presiden Mahmud Abbas. PM Palestina Ismail Haniya mengajukan program pemerintah baru ke parlemen, Sabtu, tapi Israel mengatakan pemerintah itu tidak mentaati syarat-syarat yang ditetapkan Kelompok Empat itu. "Program pemerintah itu termasuk sejumlah unsur yang sangat problematik yang tidak bisa diterima Israel atau masyarakat internasional termasuk hak untuk melakukan perlawanan dan penggunaan aksi teror," kata Olmert. Olmert berikrar akan mempertahankan kontak dengan Abbas, tapi mengatakan, Minggu hubungan itu dapat tegang akibat pemerintahnya berbagi kekuasaan dengan Hamas, satu kelompok yang bertanggungjawab atas sejumlah serangan bunuh diri terhadap Israel. "Pemerintah baru itu dan programnya membatasi kemampuan kita untuk melakukan dialog dengan ketua Pemerintah Palestina dan juga spektrum topik yang dapat kita diskusikan dalam waktu dekat," ujar Olmert. Olmert mengesampingkan kontak dengan para menteri pemerintah. Sementara itu pemerintah baru Palestina melakukan sidang kabinet pertamanya di Kota Gaza, Minggu, dengan para menteri di wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel ikutserta dari Ramallah melalui hubungan video. Koalisi yang menyatukan dua kelompok yang berseteru Hamas dan Fatah dilantik Sabtu , berikrar akan mengakhiri boikot bantuan internasional yang sudah berlangsung setahun yang membuat ekonomi hancur di wilayah-wilayah Palestina. Para menteri di Tepi Barat ikut dalam sidang pertama kabinet baru itu melalui hubungan video, karena Israel melarang perjalanan antara wilayah-wilayah Palestina. (*)