Kemendes latih aparatur jurnalistik tanggap bencana
24 Mei 2016 22:21 WIB
ilustrasi Video Konferensi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar saat berdialog mengenai kesiapan para Kepala Daerah terkait penyaluran Dana Desa melalui Video Conference dengan Bupati Kubu Raya, Bupati Sikka, Bupati Aceh Utara, dan Bupati Indramayu, di Kantor Kemendes PDTT Kalibata Jakarta Selatan, Kamis (19/3/15). (ANTARA FOTO/HO/Haris Humas Kemendes PDTT) ()
Makassar (ANTARA News) - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melatih para aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari berbagai daerah di tanah air mengenai jurnalistik tanggap bencana.
"Kami melihat sejauh ini para jurnalis profesional biasanya menulis berita soal bencana ketika bencana terjadi, padahal ada aspek lain seperti mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana yang juga perlu dipublikasi. Kami ingin agar para SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mengetahui bagaimana ketika mengekspos hal-hal tersebut," kata Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Hasman Maani di Makassar, Selasa.
Disela-sela pelaksanaan Bimbingan Teknis Publikasi Penyiapan Media untuk Masyarakat Tangguh Bencana/Jurnalistik Kebencanaan di Makassar, disebutkan bahwa upaya peningkatan kapasitas SKPD khususnya BPPD terkait jurnalistik kebencanaan ini termasuk salah satu tupoksi dari Direktorat Penanganan Bencana.
"Penanganan bencana tidak hanya dari segi struktural, tetapi juga non struktural," imbuhnya.
Melalui pelatihan ini, para aparatur pemerintah di BPPD dapat memberikan informasi secara proporsional.
"Misalnya mereka dapat menyiapkan bagaimana rilis yang baik, juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait bagaimana membangun dengan mempertimbangkan kerawanan bencana," paparnya.
Melalui pelatihan ini, pihaknya berharap bencana-bencana di daerah pedesaan yang terpencil juga dapat terekspos.
Kegiatan ini yang berlangsung selama dua hari ini merupakan kegiatan pertama di Indonesia dan diikuti oleh berbagai peserta baik dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.
"Kami melihat sejauh ini para jurnalis profesional biasanya menulis berita soal bencana ketika bencana terjadi, padahal ada aspek lain seperti mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana yang juga perlu dipublikasi. Kami ingin agar para SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mengetahui bagaimana ketika mengekspos hal-hal tersebut," kata Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Hasman Maani di Makassar, Selasa.
Disela-sela pelaksanaan Bimbingan Teknis Publikasi Penyiapan Media untuk Masyarakat Tangguh Bencana/Jurnalistik Kebencanaan di Makassar, disebutkan bahwa upaya peningkatan kapasitas SKPD khususnya BPPD terkait jurnalistik kebencanaan ini termasuk salah satu tupoksi dari Direktorat Penanganan Bencana.
"Penanganan bencana tidak hanya dari segi struktural, tetapi juga non struktural," imbuhnya.
Melalui pelatihan ini, para aparatur pemerintah di BPPD dapat memberikan informasi secara proporsional.
"Misalnya mereka dapat menyiapkan bagaimana rilis yang baik, juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait bagaimana membangun dengan mempertimbangkan kerawanan bencana," paparnya.
Melalui pelatihan ini, pihaknya berharap bencana-bencana di daerah pedesaan yang terpencil juga dapat terekspos.
Kegiatan ini yang berlangsung selama dua hari ini merupakan kegiatan pertama di Indonesia dan diikuti oleh berbagai peserta baik dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.
Pewarta: Nurhaya J. Panga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
Tags: