Yogyakarta (ANTARA News) - Langkah antisipasi terhadap kemungkinan semakin meluasnya tanah yang ambles di kawasan semburan lumpur panas dari proyek PT Lapindo Brantas Inc. di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, agaknya harus dilakukan perubahan tata ruang secara keseluruhan. "Artinya, dari kenyataan bahwa sebagian tanah di kawasan setempat telah ambles dan radius atau luasannya terus bertambah, secara logika relokasi harus secepatnya dilakukan, bahkan perlu pula dilakukan perubahan tata ruang di kawasan setempat," kata pakar Geologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Ir Agus Hendratno MSc, kepada ANTARA News di Yogyakarta, Jumat. Ia mengatakan, secara ilmiah dan telah terbukti sebagian tanah di kawasan setempat telah ambles, namun berapa kecepatan peningkatan radiusnya masih terus diteliti dan dihitung. "Yang pasti, bentuk amblesnya tidak beraturan, sehingga cukup sulit untuk memprediksi kemungkinan terburuk dari amblesnya tanah di kawasan itu," katanya. Kata dia, radius amblesnya tanah di kawasan setempat yang telah banyak diungkap adalah dua sampai tiga kilometer, dan fakta tersebut perlu diwaspadai. Oleh karena itu, menurut Agus, pemerintah harus segera melakukan relokasi warga dan infrastruktur yang ada khususnya infrastruktur penting, sekaligus mengubah tata ruang secara menyeluruh. "Komitmen pemerintah dengan kemampuan dana yang ada, selain dana dari PT Lapindo Brantas untuk melakukan relokasi, harus segera dibuktikan. Ini karena menyangkut kekuatan alam, dan berpacu dengan waktu," katanya. Ia menambahkan, ganti rugi seperti yang telah dijanjikan pihak PT Lapindo Brantas Inc. kepada warga masyarakat yang terlanda lumpur Lapindo adalah urusan lain, tetapi upaya menyelamatkan manusia dan infrastruktur yang ada menjadi hal paling utama untuk segera dilakukan. (*)