Jakarta (ANTARA News) - Indonesia dengan sumber daya manusia yang sangat besar, dengan lebih dari 200 juta penduduk, bisa menguasai pasar keuangan ASEAN, sehingga siap menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kata anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait.

"Perbankan kita memiliki hampir 200 juta rekening. Ini merupakan peluang sangat besar," kata Maruarar saat menjadi pembicara utama dalam "Indonesian CEO Talk" bertema "Peran Industri Jasa Keuangan Sebagai Motor Penggerak Perekonomian Bangsa di Era MEA" di Jakarta, Selasa (17/5).

Menurut anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu, Indonesia juga mempunyai kemampuan yang besar untuk mampu menguasai pasar keuangan di wilayah ASEAN.

"Kita tidak hanya berifkir menjadi tuan rumah dengan SDM yang besar yang kita miliki. Tapi kita juga harus mempunyai capaian untuk menguasai di negara ASEAN. Semangat ini harus kita miliki," kata Maruarar dalam keterangan persnya.

Tampak hadir sebagai pembicara utama Ketua Dewan komisioner OJK Muliaman D Hadad. Sementara bertindak sebagai panelis Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dan Direktur Utama BRI Asmawi Syam. Diskusi itu dihadiri ratusan peserta yang terdiri dari pakar ekonomi, praktisi, pengusaha dan akademisi.

Untuk membangun optimisme dalam menghadapi persaingan di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, lanjut Maruarar, maka pemerintah harus membuat kebijakan yang mampu melindungi sektor usaha dan harus ada koordinasi kenegarawanan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait baik oleh OJK, BI dan pemerintah.

Menurut Maruarar, koordinasi yang kurang harmonis bisa menjadi penghambat untuk memajukan dunia usaha di Indonesia.

"Koordinasi yang tidak berjalan seirama ini menjadi faktor tidak efisien iklim usaha. karena semuanya pihak terkait merasa mempunyai otoritas," ujarnya.

Maruarar menilai dirinya sudah 12 tahun menjadi anggota DPR terkait koordinasi tersebut selama ini kurang berjalan maksimal.

Oleh karena itu itu ia meminta agar pihak-pihak yang mengurusi perbankan yang memiliki otoritas perbankan harus memiliki semangat kenegaraan dengan membangun bekerjasama antara otoritas yang satu dengan yang lain.

"Jika koordinasi ini terbangun, maka dunia industri di Indonesia tidak dirugikan," pungkasnya.