Wujud dukungan itu baik dengan menggunakan barang atau jasa produksi dalam negeri, maupun menyediakan barang dan jasa berkualitas untuk mensubstitusi barang-barang kebutuhan yang sebelumnya didapatkan melalui impor.
”Dengan mayoritas anggota HIPPI yang terdiri dari pelaku industri kecil dan menengah (IKM), diharapkan kemajuan yang dialami para anggota HIPPI melalui program P3DN akan berdampak besar pada kemajuan perekonomian nasional, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan,” kata Saleh lewat siaran pers di Jakarta, Senin.
Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah melaksanakan program pengembangan IKM melalui peningkatan jumlah unit usaha IKM sebesar satu persen per tahun atau sebanyak 30 ribu unit usaha IKM per tahun dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja rata-rata tiga persen per tahun.
Program yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran tersebut, di antaranya pemberian insentif kepada industri, peningkatan akses IKM terhadap pembiayaan, kerja sama pemasaran antar lembaga dan standardisasi bagi IKM, serta menghilangkan kebijakan yang menghambat.
“Tantangan yang sedang kita hadapi saat ini tidak ringan. Dalam hal ini, pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN telah berjalan, dan kita dihadapkan pada serbuan produk-produk negara lain di sebuah pasar bebas negara-negara Asia Tenggara,” tegas Saleh.
Namun demikian, Saleh tetap optimistis, dengan adanya kerja sama dan saling mendukung antara Pemerintah dan para pengusaha termasuk HIPPI, industri nasional dapat menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut.
”Dengan mayoritas anggota HIPPI yang terdiri dari pelaku industri kecil dan menengah (IKM), diharapkan kemajuan yang dialami para anggota HIPPI melalui program P3DN akan berdampak besar pada kemajuan perekonomian nasional, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan,” kata Saleh lewat siaran pers di Jakarta, Senin.
Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah melaksanakan program pengembangan IKM melalui peningkatan jumlah unit usaha IKM sebesar satu persen per tahun atau sebanyak 30 ribu unit usaha IKM per tahun dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja rata-rata tiga persen per tahun.
Program yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran tersebut, di antaranya pemberian insentif kepada industri, peningkatan akses IKM terhadap pembiayaan, kerja sama pemasaran antar lembaga dan standardisasi bagi IKM, serta menghilangkan kebijakan yang menghambat.
“Tantangan yang sedang kita hadapi saat ini tidak ringan. Dalam hal ini, pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN telah berjalan, dan kita dihadapkan pada serbuan produk-produk negara lain di sebuah pasar bebas negara-negara Asia Tenggara,” tegas Saleh.
Namun demikian, Saleh tetap optimistis, dengan adanya kerja sama dan saling mendukung antara Pemerintah dan para pengusaha termasuk HIPPI, industri nasional dapat menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut.