Seoul (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah Indonesia berfokus pada kerja sama percepatan industrialisasi bersama Korea Selatan (Korsel).

"Dalam pembicaraan bilateral tadi, Indonesia ingin memfokuskan pada kerja sama untuk percepatan industrialisasi di Indonesia, serta pengembangan industri kreatif," kata Presiden dalam pernyataan pers bersama Presiden Park Geun-hye di Istana Cheong Wa Dae, Seoul, Senin.

Menurut Presiden, sejumlah industri kreatif tersebut, antara lain di bidang busana, film, bioskop dan penyiaran karena Korsel merupakan mitra strategis yang penting dan mitra utama Indonesia di Asia.

Presiden Jokowi mengemukakan, kerja sama ekonomi dan industri terbangun sangat intensif oleh kedua negara.

"Perdagangan dan investasi kedua negara juga menunjukkan nilai yang sangat signifikan. Kami tadi telah berbicara masalah investasi di Indonesia, dan Republik Korea sangat tertarik untuk berinvestasi di bidang-bidang infrastruktur, seperti jalan tol, pelabuhan, pembangunan rel kereta api dan pembangkit listrik, serta infrastruktur di bidang maritim," kata Presiden.

Presiden Jokowi, juga meminta kepada Pemerintah Korsel untuk dapat memberikan kemudahan bagi ekspor buah-buahan segar dari Indonesia.

Selain di bidang ekonomi, Presiden juga menyampaikan apresiasi mengenai kerja sama di bidang politik dan hukum dengan Korsel.

"Kita juga sepakat bahwa keamanan dan stabilitas kawasan adalah mutlak, termasuk di Semenanjung Korea, dan Indonesia meminta kepada Korea Utara untuk mematuhi semua Resolusi Dewan Keamanan PBB," kata Presiden Jokowi.

Indonesia dan Korsel juga sepakat meningkatkan kerja sama pertukaran informasi untuk mengatasi permasalahan terorisme dan menuntaskan permasalahan dari akarnya.

Dalam penutup pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan undangan kepada Presiden Park untuk berkunjung ke Indonesia.

Presiden Jokowi dan Presiden Park melakukan pertemuan bilateral di Istana Biru (Blue House). Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan penandatanganan tujuh nota kesepahaman dengan skema kerja sama antar-pemerintah.

Nota kesepahaman yang disepakati antara kedua pemerintah, yaitu kesepakatan perluasan dan amandemen nota kesepahaman (MoU) kerja sama mengenai zona ekonomi khusus (ZEK) oleh Menko Perekonomian, dan MoU bidang industri kreatif oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI.

Selain itu, MoU bidang kerja sama maritim oleh Menteri Luar Negeri, MoU kerja sama olahraga, MoU kerja sama pengelolaan lahan gambut, MoU bidang infrastruktur data geospasial dan administrasi lahan, serta MoU kerjasama pemberantasan korupsi oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).