Komite Etik harus membuat Munaslub berintegritas
14 Mei 2016 10:46 WIB
Simpatisan salah satu calon ketua umum Golkar melintas di samping banner calon ketua umum Golkar saat kampanye calon ketua umum Golkar zona II di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/5/2016). (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)
Jakarta (ANTARA News) - Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai Komite Etik Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar harus menjadikan ajang ini bersih dan berintegritas sehingga harus menindak calon ketua umum Golkar yang melanggar kode etik.
"Misalnya apa yang menjadi alasan Setya Novanto adalah alasan mengada-ada karena dalam tata tertib yang merupakan acuan, dilarang keras DPD I dan DPD II bertemu dengan calon ketua umum," katanya di Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan, substansi Munaslub harus bersih dan berintegritas sehingga tidak boleh melibatkan politik uang.
Menurut dia, pertemuan calon ketu umum Golkar dan tim suksesnya yang disengaja dengan DPD I dan DPD II bukan sebatas silaturahmi.
"Setiap pertemuan tidak hanya silaturahmi, pasti butuh dukungan suara dan irisannya adalah uang," ujarnya.
Dia menduga Munaslub Golkar belum bersih karena masih ada pertemuan tertutup, misalnya antara Tim Sukses calon dengan DPD I dan DPD II Golkar.
Pangi menilai, setiap pertemuan pasti ada kesepakatan politik sehingga Komite Etik harus menjadi wasit dan semua kandidat harus diperlakukan sama.
"Komite Etik harus jadi wasit yang hadir dan semua diperlakukan sama tidak berpihak manapun kubu yang satu dan yang lain. Dengan kasus ini (pertemuan Timses Novanto dengan DPD I dan DPD II) mereka tidak jadi hakim garis yang hadir," ujarnya.
Pangi menegaskan, Komite Etik harus netral menjelang pemilihan Ketum Golkar sehingga tidak boleh berpihak pada satu kubu, selain harus memberikan sanksi tegas kepada kandidat dan tim sukses.
"Jangan hanya mengingatkan atau melarang saja, kalau terbukti melanggar maka di diskualifikasi," katanya.
"Misalnya apa yang menjadi alasan Setya Novanto adalah alasan mengada-ada karena dalam tata tertib yang merupakan acuan, dilarang keras DPD I dan DPD II bertemu dengan calon ketua umum," katanya di Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan, substansi Munaslub harus bersih dan berintegritas sehingga tidak boleh melibatkan politik uang.
Menurut dia, pertemuan calon ketu umum Golkar dan tim suksesnya yang disengaja dengan DPD I dan DPD II bukan sebatas silaturahmi.
"Setiap pertemuan tidak hanya silaturahmi, pasti butuh dukungan suara dan irisannya adalah uang," ujarnya.
Dia menduga Munaslub Golkar belum bersih karena masih ada pertemuan tertutup, misalnya antara Tim Sukses calon dengan DPD I dan DPD II Golkar.
Pangi menilai, setiap pertemuan pasti ada kesepakatan politik sehingga Komite Etik harus menjadi wasit dan semua kandidat harus diperlakukan sama.
"Komite Etik harus jadi wasit yang hadir dan semua diperlakukan sama tidak berpihak manapun kubu yang satu dan yang lain. Dengan kasus ini (pertemuan Timses Novanto dengan DPD I dan DPD II) mereka tidak jadi hakim garis yang hadir," ujarnya.
Pangi menegaskan, Komite Etik harus netral menjelang pemilihan Ketum Golkar sehingga tidak boleh berpihak pada satu kubu, selain harus memberikan sanksi tegas kepada kandidat dan tim sukses.
"Jangan hanya mengingatkan atau melarang saja, kalau terbukti melanggar maka di diskualifikasi," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016
Tags: