Ukraina dan Rusia setujui bentuk zona demiliterisasi
12 Mei 2016 18:20 WIB
Anggota batalion Garda Nasional Ukraina yang dinamai Jenderal Serhiy Kulchytsky mengikuti upacara penghormatan di peringatan dua tahun pembentukan batalion dan mengenang mereka yang gugur dalam konflik separatis pro-Rusia di Kiev, Ukraina, Rabu (16/3/16). (REUTERS/Gleb Garanich/djo/16)
Berlin (ANTARA News) - Ukraina dan Rusia, Rabu, menyetujui pembentukan zona demiliterisasi dan memberlakukan langkah-langkah keamanan lain di kawasan yang dikuasai pemberontak di Ukraina timur, namun masih belum sepakat mengenai langkah-langkah menuju pemilihan umum lokal.
Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier mengatakan kepada wartawan setelah pembicaraan di Berlin dengan menlu Rusia, Ukraina dan Prancis, bahwa kesepakatan ini akan menjadi "langkah maju yang besar" jika benar-benar dilaksanakan dan membantu memperkuat gencatan senjata.
Langkah lain yang disepakati dalam pertemuan selama tiga jam itu termasuk peningkatan pertukaran informasi serta penangguhan latihan militer di sepanjang garis pemisah antara wilayah pemberontak dan pemerintah Ukraina yang pada masa lalu telah memicu kekerasan, katanya.
Para pihak juga menyetujui langkah-langkah baru untuk mengatasi konflik dengan lebih cepat, yang akan dipantau oleh Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa, katanya.
Lebih dari 9.000 orang tewas sejak pertempuran antara pasukan pemerintah Ukraina dan pemberontak pro-Rusia di Ukraina timur pecah pada April 2014.
Gencatan senjata yang disepakati di Minsk pada Februari 2015 masih berjalan meskipun terjadi berbagai pelanggaran dan pertempuran kecil.
Steinmeier mengatakan para menteri tersebut gagal mencapai kesepakatan atas proses untuk menggelar pemilu lokal, namun paling tidak Rusia dan Ukraina untuk pertama kalinya mengajukan rencana nyata dalam masalah tersebut, yang akan dilaksanakan.
"Bahaya terbesar adalah bahwa konflik ini akan meningkat lagi," kata Steinmeier. "Saya berasumsi, pihak-pihak dalam konflik ini ingin melihat kemajuan dalam diskusi. Hanya ini yang bisa mencegah meningkatnya pertempuran."
Menlu Ukraina Pavlo Klimkin mengatakan Kiev terus bersikeras mengenai hak pengungsi Ukraina untuk memilih dan memegang jabatan di kawasan pemberontak serta perlunya memastikan akses penuh dan universal untuk seluruh media.
Menlu Rusia Sergei Lavrov mengulang tuduhannya bahwa Kiev terseok-seok memenuhi kewajibannya berdasar perjanjian damai Minsk.
Kiev menuduh Moskow mendukung pemberontak dengan persenjataan dan petempur untuk menggoyahkan stabilitas Ukraina serta pemerintahnya yang bergantung pada Barat. Tuduhan ini dibantah oleh Kremlin, demikian seperti diberitakan Reuters.
(Uu.S022)
Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier mengatakan kepada wartawan setelah pembicaraan di Berlin dengan menlu Rusia, Ukraina dan Prancis, bahwa kesepakatan ini akan menjadi "langkah maju yang besar" jika benar-benar dilaksanakan dan membantu memperkuat gencatan senjata.
Langkah lain yang disepakati dalam pertemuan selama tiga jam itu termasuk peningkatan pertukaran informasi serta penangguhan latihan militer di sepanjang garis pemisah antara wilayah pemberontak dan pemerintah Ukraina yang pada masa lalu telah memicu kekerasan, katanya.
Para pihak juga menyetujui langkah-langkah baru untuk mengatasi konflik dengan lebih cepat, yang akan dipantau oleh Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa, katanya.
Lebih dari 9.000 orang tewas sejak pertempuran antara pasukan pemerintah Ukraina dan pemberontak pro-Rusia di Ukraina timur pecah pada April 2014.
Gencatan senjata yang disepakati di Minsk pada Februari 2015 masih berjalan meskipun terjadi berbagai pelanggaran dan pertempuran kecil.
Steinmeier mengatakan para menteri tersebut gagal mencapai kesepakatan atas proses untuk menggelar pemilu lokal, namun paling tidak Rusia dan Ukraina untuk pertama kalinya mengajukan rencana nyata dalam masalah tersebut, yang akan dilaksanakan.
"Bahaya terbesar adalah bahwa konflik ini akan meningkat lagi," kata Steinmeier. "Saya berasumsi, pihak-pihak dalam konflik ini ingin melihat kemajuan dalam diskusi. Hanya ini yang bisa mencegah meningkatnya pertempuran."
Menlu Ukraina Pavlo Klimkin mengatakan Kiev terus bersikeras mengenai hak pengungsi Ukraina untuk memilih dan memegang jabatan di kawasan pemberontak serta perlunya memastikan akses penuh dan universal untuk seluruh media.
Menlu Rusia Sergei Lavrov mengulang tuduhannya bahwa Kiev terseok-seok memenuhi kewajibannya berdasar perjanjian damai Minsk.
Kiev menuduh Moskow mendukung pemberontak dengan persenjataan dan petempur untuk menggoyahkan stabilitas Ukraina serta pemerintahnya yang bergantung pada Barat. Tuduhan ini dibantah oleh Kremlin, demikian seperti diberitakan Reuters.
(Uu.S022)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2016
Tags: