Jakarta (ANTARA News) - Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Andin Hadiyanto mengatakan Sidang Tahunan Bank Pembangunan Islam (IDB) ke 41 akan membahas mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur dan inklusi keuangan untuk mengentaskan kemiskinan.

"Tema Sidang Tahunan IDB sesuai dengan yang dialami oleh negara anggota, yang sebagian merupakan negara berkembang, yaitu pengembangan infrastruktur baik dasar maupun sosial dan inklusi keuangan," kata Andin dalam jumpa pers terkait penyelenggaraan Sidang Tahunan IDB ke 41 di Jakarta, Selasa.

Sidang Tahunan IDB berlangsung di Jakarta, pada 15-19 Mei 2016 dengan mengusung tema "Meningkatkan Pertumbuhan dan Mengentaskan Kemiskinan melalui Pembangunan Infrastruktur dan Keuangan Inklusif", dan membahas berbagai tantangan investasi, infrastruktur, fasilitas publik, pendidikan serta kesempatan kerja bagi negara-negara anggota.

Indonesia terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan sidang tahunan ini, setelah sebelumnya menjadi tuan rumah pada tahun 1995, karena merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yang memiliki kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi global dan salah satu negara pendiri IDB yang aktif dalam kemitraan di berbagai program internasional.

Andin menambahkan selain membicarakan masalah infrastruktur dan investasi bagi negara-negara anggota IDB, juga akan dilakukan pembahasan mengenai ekonomi dan keuangan syariah, termasuk dalam pembiayaan infrastruktur, yang saat ini porsinya masih kecil di skala keuangan global.

"Ini merupakan kesempatan yang bagus bagi Indonesia untuk mendapatkan pengalaman. Nantinya juga ada forum khusus di sidang IDB untuk membahas penerbitan sukuk untuk pembiayaan infrastruktur yang bisa dijadikan contoh," katanya.

Secara keseluruhan, rangkaian Sidang Tahunan IDB dibagi dalam enam topik besar yaitu koordinasi dan kerja sama teknis untuk pembangunan antar negara anggota, inisiatif pembangunan ketahanan ekonomi bagi negara anggota, memajukan investasi syariah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, pembiayaan syariah untuk pengentasan kemiskinan, pasar syariah mikro bagi inklusi keuangan dan pendekatan syariah dalam pendanaan infrastruktur.

Sementara, IDB Resident Representative Jakarta, Ibrahim Shoukry mengatakan selama ini telah terjalin kerja sama yang baik antara IDB dengan Indonesia terutama pada pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan di pendidikan tinggi dan pembangunan komunitas dengan komitmen senilai 4,2 miliar dolar AS.

Untuk itu, kolaborasi yang ditingkatkan melalui Sidang Tahunan ke 41 akan menjadi kesempatan guna membahas ide maupun kebijakan ekonomi serta keuangan syariah bagi Indonesia serta IDB, dan sebagai forum yang efektif bagi pemerintah maupun kalangan bisnis untuk melihat peluang kerja sama dan saling memberikan bantuan teknis.

"Kami juga telah memberikan bantuan keuangan syariah dan kerja sama lainnya untuk mendorong integrasi komunitas serta mengentaskan kemiskinan. Selain itu ada kerja sama dalam kerangka reverse linkage dan antar negara selatan-selatan, termasuk agenda lima tahunan infrastruktur dan desentralisasi," kata Ibrahim.

Dalam sidang tahunan yang juga dihadiri beberapa tokoh internasional ini akan diselenggarakan diskusi maupun seminar yang tidak hanya membahas ekonomi dan keuangan, seperti topik pembangunan ekonomi dan manusia, infrastruktur, krisis air, pemanfaatan teknologi, transportasi ramah lingkungan hingga peran perempuan dalam sistem keuangan.

Menurut rencana, juga akan disepakati perjanjian Member Country Partnership Strategy (MCPS) 2016-2020 antara Indonesia dengan IDB, yaitu sebuah kerangka pembangunan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, sistem pendanaan syariah, peningkatan peran swasta dan reverse linkage.