Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung baru tiga kementerian yang merealisasikan belanja dari awal tahun 2016, sedangkan sisanya masih banyak terjebak rutinitas yang ada.

"Kelihatannya awal tahun ini yang gerak satu, dua, tiga kementerian, yang lain saya tidak tahu, lupa atau memang terjebak rutinitas yang ada," kata Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Presiden kembali mengingatkan sejak akhir 2015 dan di awal 2016 agar kementerian dan lembaga melakukan belanja barang dan belanja modal sejak awal tahun karena dapat menjadi pemicu (trigger) pertumbuhan ekonomi.

"Pada kesempatan ini, saya ulang kembali agar pada kuartal kedua tahun ini agar belanja modal, barang segera dikeluarkan, dibelanjakan, direalisasikan, semua kementerian/lembaga, baik Polri, TNI, Jaksa Agung, semuanya," kata Presiden Jokowi.

Presiden mengungkapkan, evaluasi laju pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2016 mencapai 4,92 persen, di mana sektor konstruksi menjadi andalan dan berkontribusi besar sekira 7,9 persen.

"Ya yang kelihatan, yang memulai di awal adalah sektor ini, di proyek-proyek infrastruktur, baik di Kementerian PU yang sejak 1 Januari bergerak lelangnya. Kementerian Perhubungan dan kementerian lain yang sejak Januari sudah mulai," katanya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta penentuan pagu indikatif APBN 2017 harus direncanakan yang dilakukan matang dan mengarah pada sasaran yang tepat sehingga rakyat betul-betul merasakan manfaatnya.

Rapat Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden dan diikuti oleh seluruh menteri Kabinet Kerja, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan beberapa pimpinan lembaga itu membahas penetapan besaran angka asumsi dasar ekonomi makro dan arah kebijakan makro serta arah kebijakan fiskal dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

Dalam rapat paripurna kabinet ini juga membahas laporan pertumbuhan ekonomi triwulan I Tahun 2016 dan strategi industri Indonesia.