Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memamerkan kinerja percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia saat menerima kunjungan kehormatan delegasi lembaga rating Standard & Poors (S&P) Global Ratings.

Presiden Jokowi menerima kunjungan delegasi Standard & Poors (S&P) Global Ratings, di Istana Merdeka Jakarta, Selasa.

Dalam pertemuan tersebut Presiden didampingi Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani.

Kunjungan dari lembaga pemeringkat terbesar dan tertua di dunia tersebut merupakan kunjungan berkala sekaligus melakukan penilaian terhadap peringkat investasi di Indonesia.

Indonesia sampai saat ini masih belum mendapatkan predikat layak investasi dari S&P Global Ratings.

"Tahun ini mereka ingin melihat apakah kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan di dalam berbagai bidang, baik pengelolaan ekonomi, pengelolaan keuangan negara, maupun hubungan pemerintah pusat dan daerah," kata Bambang Brodjonegoro dalam keterangan pers usai mendampingi Presiden Jokowi.

Pada pertemuan dengan S&P itu, Presiden menekankan telah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan menyampaikan contoh proyek yang telah terbengkalai (mangkrak) selama bertahun-tahun untuk kemudian dilanjutkan kembali dalam waktu yang relatif singkat.

"Presiden menekankan bahwa yang menjadi fokus saat ini adalah bagaimana kita mendorong percepatan pembangunan infrastruktur," ujar Bambang.

Ia menimpali, "Kemudian Presiden juga menyampaikan contoh-contoh proyek yang sudah mangkrak sejak lama, tetapi dalam masa pemerintahan ini telah berhasil diselesaikan, seperti Waduk Jatigede dan Tol Transjava."

Bambang Brodjonegoro juga mengemukakan, Presiden menyampaikan bahwa Pemerintah RI sangat mendorong penanaman investasi di Indonesia.

Salah satu hal yang menandai hal tersebut, menurut dia, diantaranya diterbitkannya paket kebijakan ekonomi untuk memperbaiki iklim usaha.

Pihak S&P sendiri, dinilainya, mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia atas usaha yang telah dilakukan.

"Paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan sejak pertengahan tahun lalu salah satunya ditujukan untuk memperbaiki iklim usaha. Dari pemangkasan jumlah izin, memangkas jumlah hari dalam proses perizinan, dan juga dalam pemberian insentif untuk investasi itu sendiri," ujarnya.

Ketika ditanyakan pers mengenai peluang apa yang dapat dimanfaatkan Indonesia dalam waktu dekat bila peringkat Indonesia naik di mata S&P, ia menjelaskan, peluang yang terbuka dalam waktu dekat ialah akan semakin banyaknya tawaran investasi yang masuk sehingga keraguan para investor untuk masuk ke Indonesia semakin berkurang.

"Kalau kita mendapatkan predikat layak investasi, maka akan lebih banyak investor yang lebih berminat untuk masuk ke Indonesia dan masuk ke instrumen keuangan di wilayah Indonesia. Dengan makin banyaknya investor, maka makin banyak demand. Dengan suplai yang kita miliki, otomatis akan membuat harga menjadi semakin menarik," katanya.

Pada kesempatan yang sama Thomas Trikasih Lembong mengemukakan bahwa Presiden memfokuskan program reformasi ekonomi kepada dua prinsip utama, yaitu keterbukaan dan kompetisi.

"Kita akan terus membuka perekonomian kita untuk memaksa diri kita agar bisa bersaing. Kedua, kita mau mempertajam persaingan. Kami juga menerangkan sudah terjadi perubahan filsafat yang total, yang tadinya tertutup menjadi lebih terbuka," katanya menambahkan.