Palu, Sulawesi Tengah (ANTARA News) - Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Tengah, Andi Mulhanan Tombolotutu, mengatakan, kasus Saut Situmorang menjadi pembelajaran berharga bagi HMI dan KAHMI.

"Secara pribadi saya berterimakasih atas kasus ini, karena ini membuktikan ikatan solidaritas masih kuat antara yunior dan senior di organisasi ini," katanya. di sela-sela aksi demonstrasi dan pelaporan Situmorang, ke Polda Sulawesi Tengah, Senin.

Ia menjelaskan, aksi itu di bawah koordinasi Majelis Nasional KAHMI.

Forum rapat koordinasi nasional KAHMI beberapa waktu lalu juga menuntut permohonan maaf Situmorang kepada HMI, serta KAHMI akan menempuh upaya hukum serta melaporkan ke polisi di semua tingkatan.

Kasus Situmoran ini, kata dia, bagian kecil dari persoalan bangsa yang harus dihadapi sehingga memerlukan soliditas HMI dan KAHMI. Itu adalah bagaimana solidnya organisasi ini mengantisipasi dan membatasi ruang gerak kebangkitan Partai Komunis Indonesia alias PKI.

"Kita tahu, bahwa hari ini, 9 Mei 2016, merupakan hari lahir ke-102 PKI. Selain itu bagaimana sejarah pembantaian PKI di Indonesia sejak tahun 1926, 1948 dan 1965," katanya.

Sampai saat ini kata dia, belum ada sikap resmi yang dikeluarkan Majelis Nasional KAHMI, terkait perkembangan kasus Situmorang itu.

"Kami masih menungu, apakah proses hukum tersebut tetap dilanjutkan atau nantinya akan dihentikan," kata Mulhanan.




Sementara itu Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menyampaikan permintaan maaf kepada PB HMI terkait pernyataannya dalam satu acara bincang-bincang di televisi. Inilah juga pertama kali pimpinan KPK didemonstrasi dan dituntut minta maaf oleh suatu organisasi hanya karena ucapannya.

"Saya selaku pribadi tidak bermaksud menyinggung HMI atau lembaga lain, sehingga menimbulkan kesalahpahaman atau persepsi, untuk itu saya mohon maaf atas pernyataan tersebut. Sekali lagi saya mohon maaf," kata Situmorang, dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin.

Pada acara bincang-bincang di TvOne, Benang Merah, bertajuk Harga Sebuah Perkara, pada 5 Mei 2016 lalu, Situmorang menyinggung sejumlah kader HMI yang terbukti korupsi saat menjadi pejabat negara.

"Lihat saja tokoh-tokoh politik, itu orang-orang pintar semuanya, cerdas. Saya selalu bilang, kalau dia HMI minimal dia ikut LK 1, saat mahasiswa itu pintar, tapi begitu menjabat dia jadi curang, jahat, greedy," kata dia, pada acara yang disiarkan langsung itu.

Ketua Umum PB HMI, Mulyadi P Tamsir, bahkan menginstruksikan seluruh Badan Koordinasi HMI dan seluruh cabang se-Indonesia untuk melaporkan pernyataan Situmorang kepada polisi setempat secara serentak pada Senin (9/5).