Surabaya (ANTARA News) - Setelah sempat mengalami kemandekan (deadlock), rapat paripurna DPRD Jawa Timur (Jatim) di Surabaya, Selasa, akhirnya berhasil membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Lumpur Lapindo yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, YA Widodo. Sementara itu, anggota Pansus yang semula terdiri dari 25 orang, yang beranggotakan empat orang pimpinan DPRD Jatim, yakni Ketua dan tiga orang Wakil Ketua, enam orang Ketua Fraksi serta 15 orang dari Ketua dan Wakil Ketua Komisi, dirombak total. Susunan lengkap anggota Pansus dari FKB adalah Masruroh Wahid (Ketua FKB), Arif Djunaidy, HM Rofiq, Sufiyaji, Lutfillah Masduqi, Aisyah Lilia Agustini (korban lumpur), Ja`far Sodiq (korban lumpur) dan Imron Rofi`i. Dari Fraksi PDIP adalah YA Widodo, Sirmadji (Ketua Fraksi PDIP), Kusnadi, Ali Mudji, Bambang Suhartono dan Saleh Ismail Mukadar. Dari Fraksi Partai Golkar adalah Gatot Sudjito (Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar), Hery Sugiono, Harbiah Salahuddin, Trisno Ujud. Fraksi Demokrat Keadilan (FDK) mewakilkan kepada terdapat Hermanto (Ketua FDK), Rofi` Munawar, Renville Antonio dan Linda Octavia. Dari Fraksi PPP terdapat Farid Al Fauzi (Ketua Fraksi PPP Jatim) dan M Mirdasy (korban lumpur), sedangkan dari Fraksi PAN adalah Suyoto (Ketua Fraksi PAN Jatim) dan Kuswiyanto. Begitu terbentuk, Pansus langsung menerima sekitar 20 orang korban lumpur di ruang Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD Jatim. Perwakilan warga Perum TAS, Sumitro, mengatakan bahwa tuntutan ganti rugi tunai yang diharapkan oleh warga ternyata diputuskan berbeda dalam rapat kabinet, yakni relokasi plus. "Kami menolak, karena tidak adil, kerugian kami tidak bisa diganti dengan materi, kalau saudara-saudara kami pasca-ledakan diberi ganti tunai, maka kami harus diberlakukan sama," kata Sumitro. Aspirasi yang sama disampaikan oleh warga Perum TAS yang lain, Pujiono. "Bupati sudah menyampaikan tuntutan cash and carry, Timnas, Gubernur dan Komisi E juga merekomendasikan cash and carry, namun Rapat Kabinet memutuskan lain. Kami menyesalkan," katanya. Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Pansus DPRD Jatim, YA Widodo mengatakan bahwa pihaknya akan menampung semua aspirasi warga dan akan membahas dalam rapat. "Kami konsekwen untuk membela rakyat, tidak ada pihak yang membela Lapindo," katanya. (*)