Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin mengatakan dewan meminta pemerintah segera melakukan validasi atas nama-nama pejabat publik yang tercantum dalam dokumen Panama Papers.

"Terhadap data sejumlah WNI yang menyimpan dana di luar negeri sebagaimana dalam Panama Papers yang di antaranya ada pejabat publik dan politisi, DPR meminta pemerintah segera memvalidasi data secara akuntabel dan transparan," kata Ketua DPR Ade Komarudin pada pidato penutupan masa sidang IV di Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya diberitakan beberapa nama pejabat publik seperti Ketua BPK Harry Azhar Azis, dan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan disebut-sebut tercantum dalam dokumen Panama Papers.

Kinerja legislasi

Sementara itu, dalam pidatonya, Ketua DPR juga melaporkan kinerja bidang legislasi.

"Dalam bidang legislasi dilakukan penyusunan tata cara program legislasi, revisi RUU pelaksana haji dan umroh, revisi pilkada," kata Ade.

Sementara untuk RUU Hak Paten, merek, dan minuman beralkohol, tambah Ade akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya.

Ade juga melaporkan bahwa saat ini telah dilakukan penyusunan 10 RUU dan ada 15 RUU lainnya yang masih dalam proses.

"Saat ini DPR bersama pemerintah juga sedang melakukan pembahasan biaya ibadah haji 2017, harapannya penetapan besaran biaya bisa lebih awal dan lebih murah," kata Ade yang disambut tepuk tangan.

Rapat Paripurna penutupan masa sidang ke IV kali ini mengagendakan pelantikan anggota antarwaktu yakni H. Abdul Salim (F-PPP), Sayed Abubakar Assegaf (F-PD), dan Muhtar Tompo (F-Hanura).

Selain itu juga, agenda penyampaian laporan Komisi XI terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan tes calon pejabat kantor akuntan publik pemeriksa laporan keuangan BPK 2015.