Jakarta (ANTARA News) - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) siap melakukan pengawasan terhadap kebijakan impor yang dilakukan pemerintah di sektor pangan.

"HKTI sebagai bagian dari petani Indonesia akan melakukan pengawasan secara terus-menerus atas sejumlah kebijakan pemerintah di sektor pangan terutama pada kebijakan impor bahan pangan," kata Ketua Umum HKTI Fadli Zon pada acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI 2015-2020 di Jakarta, Rabu.

Pelantikan Pengurus HKTI 2015-2020 tersebut dilakukan oleh Ketua Dewan Pembina HKTI Prabowo Subianto serta disaksikan Sekjen Kementerian Pertanian Hari Priyono.

Sejumlah personel DPN HKTI 2015-2020 yang dilantik antara lain Ketua Umum Fadli Zon, Sekjen HKTI Sadar Subagyo, Ketua Bidang Pemberdayaan Petani Arum Sabil, Wakil Umum Ketua Bidang Usaha Tani Abdul Wachid, Ketua Bidang Penyuluhan Mulyono Makmur.

Menurut Fadli yang juga Wakil Ketua DPR RI, kebijakan impor merupakan bagian dari program yang tidak memberikan keberpihakan kepada para petani di Tanah Air.

Jika pemerintah selalu mengambil kebijakan impor terutama untuk komoditas beras dan sejumlah sektor strategis pangan lainnya, lanjutnya, maka akan berdampak pada hasil panen petani.

Oleh karena itu, organisasi tani yang dipimpinnya tersebut mengambil langkah konkret untuk melakukan langkah pengawasan soal impor pangan.

Fadli Zon juga menyatakan bahwa masuknya barang pangan impor ke Tanah Air akan memberi dampak pada gejolak harga jual hasil panen petani.

"Hasil pangan petani Tanah Air pasti akan bergejolak kalau kran impor di sektor pangan terus dibuka, maka penting untuk dilakukan pengawasan," ujarnya.

Menurut dia, langkah awal yang sudah ditempuh HKTI pada saat ini adalah melakukan dialog dengan pihak Kementerian Pertanian (Kementan) terkait sejumlah langkah strategis yang dilakukan HKTI guna mendukung program pemerintah.

Kemudian dengan pihak Perum Bulog untuk mengambil langkah tepat guna mengurangi laju impor, khususnya di sektor pangan.

Sementara itu Ketua Dewan Pembina HKTI Prabowo Subianto mengharapkan HKTI mampu memberi sumbangan yang besar di sektor pertanian, khususnya untuk memenuhi amanat UUD, dengan cara membantu pemerintah memperkuat sektor pangan melalui upaya peningkatan produksi pangan Tanah Air.

"Sehingga ke depan kita tidak usah impor-impor lagi," ujar mantan Ketua Umum HKTI itu.

Selain pelantikan Pengurus DPN HKTI, pada kesempatan tersebut juga dilakukan peringatan ulang tahun organisasi tani tersebut yang ke-43, yang berdiri pada 27 April 1973.