Mataram, NTB (ANTARA News) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan penambahan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), dari pagu saat ini sebesar Rp100 triliun, dimungkinkan untuk membantu pelaku usaha kecil.

"Presiden mengatakan Rp100-120 triliun dan saat ini pagu Rp100 triliun. Masih ada sisa Rp20 triliun untuk penyalurannya. Tapi nanti diputuskan bersama," kata Kepala Bidang Pasar Modal dan IKNB Sekretariat Tim KUR Kemenko Perekonomian Erdiriyo di Mataram, Jumat.

Erdiriyo mengatakan penambahan plafon tersebut menunggu evaluasi penyaluran KUR di berbagai provinsi maupun bank penyalur, sebelum nantinya dilaporkan kepada Komite Kebijakan di Kemenko Perekonomian dan dibahas dengan Menteri Keuangan terkait ketersediaan dananya.

Ia menjelaskan penambahan alokasi KUR itu dibutuhkan karena para pelaku usaha telah menyadari kemudahan persyaratan dalam pengajuan kredit ini untuk modal usaha, apalagi bunga yang ditawarkan relatif ringan yaitu 9 persen per tahun.

"Hampir semua sektor sudah dibiayai oleh KUR mulai pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan jasa. Industri ini termasuk ekonomi kreatif dan e-dagang. Yang mau masuk adalah sektor konstruksi untuk pembangunan RSS," katanya.

Selain itu, Erdiriyo menjelaskan permintaan KUR saat ini mulai meningkat terutama di kawasan Indonesia timur, seperti Sulawesi Selatan dan NTB, sejalan dengan makin tumbuh dan berkembangnya bisnis para pelaku UMKM.

"Wilayah timur on track, paling besar KUR ini di Sulawesi Selatan, dia terbesar keempat di Indonesia, setelah Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. Jadi, wilayah timur ini potensinya lumayan besar," ujarnya.

Untuk itu, menurut dia, tidak hanya pagu KUR yang akan ditambah untuk sisa 2016, namun juga lembaga penyalurnya terutama Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang sudah memenuhi syarat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada periode Januari-April 2016, penyaluran KUR di seluruh Indonesia telah mencapai Rp31 triliun dari proyeksi awal sebesar Rp100 triliun.

Sementara itu, total penyaluran KUR sejak 2007 hingga 2014 telah mencapai Rp178,84 triliun dengan jumlah lembaga penyalur sebanyak 33 bank dan kredit bermasalah (NPL) 3,3 persen.