Jakarta (ANTARA News) - Kasus korupsi yang melibatkan pegawai pemerintahan mendapat sorotan dari pimpinan MPR. Wakil Ketua MPR, Mahyudin, berharap ke depan pengawasan di lingkungan pemerintahan ditingkatkan.


Selain itu, lanjut politisi partai Golkar itu, upaya-upaya melakukan reformasi birokrasi juga perlu ditingkatkan. "Jangan sampai pameo bahwa peradilan, tajam ke bawah tumpul ke atasa, itu makin diyakini masyarakat.



Karena itu hentikan korupsi, bukan saja di peradilan, tetapi juga di seluruh sekttor pemerintahan," ujar dia usai membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR, di kalangan insan akademi Universitas Nasional, Jakarta, seperti dalam keterangan tertulis MPR, Kamis.




Mahyudin mengaku sedih mendengar operasi tangkap tangan KPK yang menimpa panitera di PN Jakarta Pusat, Nur Hadi.




Menurut dia, kejadian itu sangat memalukan dan semakin membenamkan peradilan Indonesia. Selain itu, tentu menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat yang makin besar.




Mahyudin meminta para pejabat publik untuk mengambil pelajaran, dan tidak melanjutkan aksi korup yang dilakukan selama ini. Selain menimbulkan aib dan malu, korupsi juga merugikan bangsa dan negara.




"Tolong para pejabat publik, pekerjaan tidak terpuji itu harus dihentikan. Karena penghasilan yang didapat dari negara sudah baik," pungkas dia.